DAWE – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunggak Jati di Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, kini menjelma menjadi salah satu contoh sukses pengelolaan BUMDes di wilayah lereng Muria.
Dengan modal awal terbatas, lembaga ekonomi desa ini mampu mencatatkan keuntungan hingga 23 persen pada tahun 2025.
Keberhasilan tersebut tidak datang tiba-tiba.
Sejak awal, pengurus BUMDes berfokus pada penguatan empat unit usaha, yaitu internet desa, UMKM, jasa dan pelayanan, serta wisata.
Dari keempat sektor itu, internet desa menjadi tulang punggung utama dalam mendukung digitalisasi ekonomi masyarakat.
Direktur BUMDes Tunggak Jati, Ahmad Khakim Sulistyo, menyebut pihaknya tengah membangun backbone internet berkecepatan tinggi untuk mendukung transaksi nontunai, pembayaran pajak, hingga pembelian voucher secara daring.
“Kami ingin layanan digital menjangkau seluruh warga, terutama pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Tak hanya di bidang teknologi, BUMDes juga tengah menyiapkan program pengembangan ternak kambing sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan desa.
Program ini bersifat mandatori dan berorientasi bisnis, dengan rencana pengembangan kambing perah sebagai sumber pendapatan baru.
Ahmad menambahkan, laba bersih BUMDes dibagi dalam empat pos utama, yakni Pendapatan Asli Desa (PADes), insentif pengurus, laba ditahan, dan program tanggung jawab sosial (CSR).
Baca Juga: DPRD Kudus Desak Percepatan Pembangunan Pustu Colo
Skema tersebut dianggap mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD Kudus, Muhammad Antono, menilai BUMDes Tunggak Jati memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan bagi desa lain.
“Dari hasil kunjungan kami, pengelolaan di sini sudah baik dan transparan. Tinggal perlu dukungan regulasi dan pendampingan agar bisa berkembang lebih luas,” katanya.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke BUMDes Tunggak Jati, Selasa (14/10).
Dalam kunjungan itu, para legislator menyerap aspirasi pengurus dan warga, termasuk soal izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang belum tuntas sejak 2022.
Antono menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta mendorong pengembangan sektor wisata desa dengan menggandeng Dinas Pariwisata dan penyelenggara event untuk menggerakkan UMKM lokal. (dik)
Editor : Mahendra Aditya