KUDUS — DPRD Kudus menyiapkan langkah serius menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp378 miliar.
Ketua DPRD Kudus, Masan, menegaskan, kondisi ini memaksa adanya penyesuaian besar dalam Rancangan APBD 2026.
“Jumlah penurunannya sangat signifikan. Karena itu perlu ada review total terhadap RAPBD yang sudah disusun. Kami akan membentuk tim khusus awal Oktober untuk menata ulang prioritas belanja daerah,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Masan, efisiensi anggaran akan dilakukan menyeluruh, mulai dari belanja rutin, operasional, hingga tunjangan ASN.
Bahkan ada wacana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dipangkas hingga 15 persen.
“Kajian detail sedang berjalan. Mana yang bisa dipangkas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, maupun kegiatan yang bisa dihemat tanpa mengganggu pelayanan publik,” jelasnya.
Meski begitu, Masan menegaskan belanja modal tidak boleh dikurangi.
Pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan LPJU, layanan air bersih, hingga pengelolaan sampah harus tetap menjadi prioritas.
“Kalau infrastruktur dasar terabaikan, masyarakat yang menanggung akibatnya. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah tetap menjaga sektor pendidikan dan pasar.
Minimal harus ada alokasi pemeliharaan agar sekolah, jalan, maupun pasar tidak terbengkalai.
Masan menekankan, pengelolaan APBD yang sehat menjadi kunci.
Guna menjaga daya beli, menekan inflasi, serta mengurangi pengangguran.
“Setiap rupiah harus bermanfaat langsung bagi masyarakat. Itulah cara menjaga ekonomi Kudus tetap berputar,” katanya. (dik)
Editor : Ali Mustofa