KUDUS - Jumat (3/10/2025) menjadi hari yang cukup sibuk di Kudus, Jawa Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara langsung melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), salah satu kawasan yang dikenal sebagai jantung industri rokok tanah air.
Dalam kunjungan ini, Purbaya tidak sekadar meninjau fasilitas industri, melainkan juga membuka ruang dialog bersama para pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT).
Topik utama yang dibahas adalah tantangan industri, regulasi cukai, hingga serangan rokok ilegal yang terus menggerus pasar.
Agenda Padat Sejak Pagi
Sejak pukul 09.30 WIB, Menkeu Purbaya sudah berada di lokasi KIHT. Ia meninjau langsung kondisi lapangan, berbincang dengan pelaku usaha, dan memastikan industri tembakau tetap berada dalam jalur yang sehat.
Selepas melaksanakan salat Jumat, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama pengusaha pada pukul 14.00 WIB. Forum ini berlangsung cukup hangat karena pengusaha tembakau menyampaikan langsung keluhan dan aspirasi mereka.
Industri Tembakau di Persimpangan
Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memberi perhatian besar terhadap industri hasil tembakau.
Industri ini memang menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di daerah sentra produksi seperti Kudus.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban menjaga kesehatan publik serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.
“Dialog ini penting agar kita mendengar suara langsung dari para pengusaha. Pemerintah ingin memastikan kebijakan cukai tetap adil, melindungi industri yang taat aturan, dan pada saat yang sama menindak tegas produk ilegal,” kata Purbaya.
Rokok Ilegal Jadi Musuh Bersama
Purbaya juga menyinggung masalah klasik: peredaran rokok ilegal. Menurutnya, praktik ini merugikan dua pihak sekaligus—negara dan pengusaha patuh.
“Kalau ada yang bayar pajak dan ada yang tidak, tentu yang taat aturan jadi dirugikan. Pasar tidak sehat, dan penerimaan negara bocor,” ujarnya saat sebelumnya menghadiri pemusnahan rokok ilegal di Surabaya, sehari sebelum kunjungan ke Kudus.
Pemerintah mencatat kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat maraknya rokok tanpa cukai.
Kondisi ini bukan hanya mengurangi pemasukan negara, tapi juga menghancurkan daya saing produsen resmi yang sudah disiplin membayar cukai.
Pemerintah Serius Lakukan Penindakan
Beberapa hari terakhir, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gencar melakukan razia dan pemusnahan barang bukti rokok ilegal.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman tersebut.
Langkah ini mendapat dukungan dari para pengusaha di Kudus. Mereka menilai penegakan hukum yang tegas menjadi syarat utama agar iklim usaha tetap sehat.
Potret Industri Kudus: Antara Sejarah dan Masa Depan
Kudus bukan nama baru dalam peta industri tembakau Indonesia. Sejak puluhan tahun lalu, kota ini dikenal sebagai pusat industri rokok kretek, bahkan menjadi simbol kebanggaan budaya sekaligus ekonomi. Ribuan pekerja menggantungkan hidupnya pada industri ini.
Namun, di era modernisasi dan digitalisasi, industri tembakau Kudus menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ada tekanan global terkait kesehatan. Di sisi lain, muncul pesaing tak sehat berupa produk ilegal.
Kunjungan Menkeu Purbaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menegaskan kembali posisi pemerintah: mendukung industri legal sekaligus memperkuat pengawasan.
Dialog dengan Pengusaha: Menyerap Aspirasi
Dialog yang digelar di Kudus berlangsung cair namun penuh substansi. Para pengusaha menyampaikan keresahan tentang biaya produksi, regulasi yang dinilai rumit, hingga masalah distribusi.
Beberapa pengusaha meminta agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan cukai yang lebih proporsional, sehingga tidak membebani industri kecil dan menengah. Mereka juga berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak tergiur membeli produk tanpa cukai.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan, dan akan mencari formula terbaik agar regulasi tidak mematikan industri namun tetap menjaga penerimaan negara.
Isu Transfer Dana ke Daerah
Selain soal industri tembakau, Purbaya juga kembali menyinggung kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah. Menurutnya, langkah itu diambil karena adanya indikasi penyelewengan anggaran oleh sejumlah pemerintah daerah.
“Banyak kasus, dana yang ditransfer pusat tidak digunakan sesuai peruntukan. Inilah yang membuat pemerintah harus tegas,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas sikap pemerintah dalam mengawal tata kelola keuangan negara agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Harapan dari Kudus
Kunjungan kerja Menkeu Purbaya ke Kudus bukan sekadar agenda rutin. Kehadirannya di tengah pengusaha tembakau diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat industri hasil tembakau yang legal dan berdaya saing.
Para pelaku usaha berharap pemerintah lebih aktif mendampingi mereka, tidak hanya lewat regulasi, tetapi juga lewat program perlindungan, pembinaan, hingga pemberdayaan.
Sementara itu, publik menunggu bukti nyata dari janji pemerintah untuk menekan peredaran rokok ilegal yang hingga kini masih merajalela.
Kudus Jadi Saksi Komitmen
Kudus kembali menjadi sorotan nasional lewat kunjungan Menkeu Purbaya. Isu industri tembakau, regulasi cukai, hingga rokok ilegal, semuanya terangkum dalam satu momentum.
Kehadiran Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur dari balik meja, melainkan hadir langsung ke lapangan, menyapa pelaku usaha, dan mendengarkan suara mereka.
Bagi pengusaha tembakau, dialog ini menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan sekaligus harapan.
Bagi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk memperlihatkan komitmen menjaga keadilan dalam industri yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi ekonomi Kudus dan sekitarnya.
Editor : Mahendra Aditya