KUDUS – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus mendapat alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk program ketahanan pangan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa sekaligus menjadi benteng ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menilai agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan sinergi lintas sektor.
Baca Juga: Kecamatan Kaliwungu Kudus Susun Standar Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan, Begini Rinciannya
Menurutnya, BUMDes tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun pendamping desa.
“BUMDes jangan dibiarkan jalan sendiri dengan ide-idenya. Perlu sinergi dengan lintas OPD, seperti Dinas PMD, Dinas Peternakan dan Pangan, maupun penyuluh pertanian. Dengan begitu, kebutuhan di bidang ketahanan pangan, baik peternakan, perikanan, maupun pertanian, dapat terakomodasi lebih baik,” jelas Valerie saat menghadiri kegiatan di Kantor Dinas PMD Kudus, belum lama ini.
Menurutnya, peran pendamping desa dan penyuluh sangat besar dalam membantu penyusunan ide, gagasan, hingga proposal bisnis yang lebih matang.
Valerie berharap ke depan ada forum bersama yang mempertemukan DPRD, OPD, pendamping desa, dan pelaku BUMDes untuk membahas persoalan lapangan sekaligus mencari solusi bersama.
“Selama ini sering dikeluhkan kurangnya sinergi. Karena itu, forum bersama sangat penting. Dengan begitu, kami di DPRD bisa ikut mendengar langsung permasalahan yang ada,” tegas politikus Gerindra tersebut.
Soal orientasi usaha, Valerie menegaskan bahwa keuntungan bukan tujuan utama BUMDes.
Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
Baca Juga: DPRD Kudus Dorong Perda Produk Halal untuk UMKM, Ini Tujuannya
Namun, jika bisnis yang dijalankan sehat dan menghasilkan profit, hal tersebut menjadi nilai tambah yang baik.
Ia mendorong adanya kreativitas dan kerja sama antar BUMDes.
“Desa di perkotaan yang tidak punya lahan pertanian bisa bekerja sama dengan BUMDes di Undaan atau Dawe yang punya produk beras atau kopi. Hasilnya bisa dipasarkan sebagai showcase atau dipasok ke minimarket desa,” paparnya.
Valerie juga menyinggung masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes atau baru dalam tahap revitalisasi.
Baca Juga: Sengketa Tanah Wakaf Musala Darul Anwar di Kaliwungu Kudus Kembali Memanas
Ia mendorong Pemkab Kudus, melalui Dinas PMD, lebih proaktif memfasilitasi terbentuknya forum BUMDes sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi.
“Tidak perlu menunggu proses birokrasi yang panjang. Cukup jagong bareng, kita bentuk forum, lalu identifikasi permasalahan. BUMDes ini harus jadi benteng sekaligus ujung tombak ekonomi desa,” imbuhnya.
Terkait kemungkinan tumpang tindih dengan koperasi desa (Kopdes), Valerie memastikan keduanya memiliki peran berbeda.
Koperasi fokus pada pelayanan anggota dengan hasil usaha, sementara BUMDes mengelola penyertaan modal dari Dana Desa yang hasilnya dikembalikan untuk pembangunan desa.
“Ranahnya berbeda, tetapi tetap bisa berkolaborasi. Justru dengan kolaborasi, BUMDes akan lebih kuat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Sebagai informasi, Dinas PMD Kudus telah menggelar kegiatan Pembinaan dan Temu Mitra BUMDes beberapa hari lalu (9–10/9) di Ruang Natasangin.
Menurut Valerie, kegiatan ini sangat positif dan perlu ditindaklanjuti.
“Informasinya akan ada langkah lanjutan, yakni membuat peta potensi desa tematik bersama Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus,” katanya. (dik)
Editor : Ali Mustofa