Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola data di desa agar kebijakan yang dibuat tidak bias dan berbasis data yang valid.
Statistisi Madya BPS Kudus, Agung Kusuma, menegaskan bahwa program dan kebijakan desa berpotensi menyimpang jika tidak didasarkan pada data yang akurat.
"Harapan kami, pendataan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) bukan sekadar menyediakan angka, tetapi harus menjadi data yang lengkap sehingga desa semakin berkualitas," ujarnya.
Saat ini, baru empat desa di Kudus yang telah menjalankan program Desa Cantik, yakni Ngembal Kulon, Gulang, Jurang, dan Terban. Setiap tahunnya, satu desa mendapat pendampingan dari BPS.
"Progres setiap tahunnya semakin baik. Terakhir kami mendampingi Desa Gulang, mereka sudah memiliki infografis menarik serta data tentang warga yang memanfaatkan BUMDes, produksi caping kalou, hingga program beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an yang digagas kepala desa," tambahnya.
Menurut Agung, desa yang sukses bukan hanya dinilai dari pembangunan fisik seperti jalan dan irigasi, tetapi juga dari pengelolaan data yang baik.
"Desa itu ujung tombak dari data. Meskipun sederhana, jika dikelola dengan baik, data bisa menjadi luar biasa," katanya.
BPS juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus dalam mendiskusikan tata kelola data desa. Agung berharap ke depan desa-desa di Kudus bisa lebih mandiri dalam mengelola data mereka sendiri.
"Kami menghimbau agar data yang ada jangan dibiarkan begitu saja. Data yang diolah dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi desa," pungkasnya. (dik/him)
Editor : Noor Syafaatul Udhma