Dinas Pendidikan Kudus Buka Pos Pengaduan soal PPDB SMP, Ini Tujuannya

Indah Susanti • Dipublikasikan Kamis, 20 Juni 2024 | 20:55 WIB
Anggun Nugroho Kabid Dikdas Disdikpora Kudus
Anggun Nugroho Kabid Dikdas Disdikpora Kudus

KUDUS — Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus membuka posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di kantor dinas itu.

Hal itu disampaikan Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Anggun Nugroho. Menurutnya ada ketentuan baru dalam mekanisme PPDB melalui jalur zonasi. Sehingga, Disdikpora Kudus membuka pos pengaduan.

“Sekarang tidak bisa dompleng di kartu keluarga (KK) saudara. Harus tercantum nama orang tua atau wali yang sama dengan di rapor atau ijazah jenjang sebelumnya,” kata Anggun.

Orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk SMP, apabila di sekolah belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti, bisa datang ke pos pengaduan yang ada di kantor Disdikpora Kudus.

PPDB dibuka pekan depan. Website PPDB sudah disosialisasikan. Sekolah asal bisa membantu siswanya untuk mendaftar secara online.

Ia menambahkan, terutama terkait aturan baru perubahan KK. Dipastikan, orang tua banyak bertanya dan menemui kendala. 

Aturan tersebut baru diterapkan tahun ini, sehingga butuh penjelasan yang lebih detail.

Misalkan, apabila ditemukan adanya dokumen KK yang tidak tercantum nama orang tua atau wali sesuai rapor atau ijazah sebelumnya, maka tidak bisa mendaftar PPDB lewat jalur zonasi. Sehingga, dibutuhkan penjelasan dari tim PPDB.

Anggun, juga menerangkan tentang perubahan KK paling singkat wajib satu tahun diterbitkan sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Namun, apabila tidak merubah domisili, maka mendapat toleransi.

”Perubahan paling singkat satu tahun untuk KK, tapi kalau tidak mengubah alamat tidak apa-apa. Seperti menambah atau mengurangi anggota keluarga, KK rusak, dan semacamnya,” ujarnya.

Anggun menegaskan, bila mengubah alamat atau domisili dalam KK, maka calon peserta didik baru tersebut secara otomatis tidak bisa mendaftar PPDB melalui jalur zonasi. Siswa bisa mendaftar lewat jalur lainnya, ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, atau jalur prestasi.

Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki KK, karena bencana alam maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW dan disahkankan oleh lurah atau kepala desa.

Dalam surat keterangan itu menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Sementara itu, surat keterangan perpindahan orangtua juga ada batasannya, yakni maksimal tiga tahun dan dilengkapi dengan KK domisili asli. Anggun mengatakan, sekolah juga menyiapkan operator PPDB. Tujuannya membantu siswa yang kesulitan mendaftar online.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, lanjutnya, meski sudah dibantu sekolah, orang tua atau siswa biasa masih salah-salah dalam verifikasi. 

”Termasuk penentuan titik koordinat rumah ke sekolah. Selain terkadang ada yang masih salah masukkan nilai,” jelasnya. (san/zen)

Editor : Abdul Rokhim
PPDB Pengaduan smp Kudus