KUDUS – BPJS Kesehatan Cabang Kudus melaksanakan kegiatan Gathering Badan Usaha bertema “Gotong Royong untuk Kesehatan Bangsa” di Hotel Griptha pada Jumat (7/6).
Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkesinambungan, sehingga dibutuhkan peran serta dari berbagai stakeholder lintas sektor, salah satunya adalah badan usaha untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Kudus agar memenuhi 100%.
Selain pemberian penghargaan, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi internal diantaranya terkait pembaharuan fitur edabu bagi Badan usaha, program REHAB dan Mobile JKN. Materi eksternal terkait “Cara Menjaga Imun Optimal di Tempat Kerja Agar Kesehatan Tetap Terjaga” diberikan oleh dr. HRP Andri Putranto, Msi seorang Motivator.
Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan Cabang Kudus mengundang lima puluh Badan Usaha termasuk Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Kudus. BPJS Kesehatan juga mengapresiasi Badan Usaha dan Fasilitas Kesehatan dengan kriteria Tercepat Membayar Iuran, Kepesertaan Terbanyak, Pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN Tertinggi, serta Pemberian Donasi Terbesar melalui CSR.
Rumah Sakit Mardi Rahayu sebagai Fasilitas Kesehatan yang meraih penghargaan CSR mengungkapkan apresiasi yang diberikan dapat memotivasi perusahaannya untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan terkait kewajiban perusahaan dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Direktur Sumber Daya dan Umum, Dr. Yuliana Wara, menyampaikan RS Mardi Rahayu berkomitmen mendukung implementasi Program JKN, salah satunya melalui donasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kami dari RS Mardi Rahayu sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan dengan CSR terbanyak di Kabupaten Kudus. RS Mardi Rahayu memang telah menjadi salah satu donator dalam program inovasi pendanaan Masyarakat Peduli JKN sejak tahun 2020, kami konsisten melakukannya tiap tahun dan tahun 2024 ini, ada 182 orang peserta yang iuran BPJS Kesehatannya berasal dari donasi RS Mardi Rahayu. Donasi ini sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan dukungan kami terhadap masyarakat Kabupaten Kudus utamanya untuk masyarakat yang belum mengikuti kepesertaan JKN dari berbagai segmen,” ungkap Yuliana.
Lebih lanjut, Yuliana juga menghimbau masyarakat yang belum menjadi Peserta JKN agar segera mendaftarkan diri, karena dengan adanya jaminan kesehatan masyarakat tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu mengalami sakit. Dan sebagai Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RS Mardi Rahayu berkomitmen penuh melayani masyarakat dengan optimal.
“JKN adalah program yang bagus untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia, sehingga tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan program ini ketika mengakses layanan kesehatan. Barangkali ada masyarakat yang masih berfikir bahwa kalau jadi Peserta JKN tidak diprioritaskan, kekhawaatiran itu sudah tidak relevan saat ini karena kami sebagai fasilitas kesehatan terus berkomitmen menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah cepat dan sertara bagi seluruh Peserta JKN,” tambah Yuliana.
Dalam acara ini turut hadir dari Kejaksaan Negeri Kudus yang memberikan materi terkait mekanisme bantuan hukum yang diberikan Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan dalam upaya peningkatan kepatuhan Badan Usaha.
“Apabila terdapat Badan Usaha yang menunggak, Kejaksaan Negeri Kudus dapat memfasilitasi bantuan hukum bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan negoisasi dengan mengundang Badan Usaha tersebut ke Kantor Kejaksaan” ujar Hilda staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kepatuhan Badan Usaha dalam mendaftarkan pemilik serta seluruh pekerjanya dalam Program JKN serta kepatuhan menjalankan kewajiban untuk membayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam kesinambungan program ini. BPJS Kesehatan mengapresiasi hal tersebut demi terwujudnya UHC dengan target capaian 100%.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih karena di Kabupaten Kudus sudah mencapai UHC sejak tahun 2022 dengan target UHC 95%. Saat ini capaian kepesertaan sudah mencapai 98,7% dan sudah memenuhi standar minimal RPJM tentu dengan dukungan semua segmen, salah satunya segmen PPU melalui Badan Usaha. Dengan dukungan ini harapannya tercapai target 100%”, ungkap Heni Riswanti selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus.
BPJS Kesehatan Cabang Kudus memberikan penghargaan atas kontribusi dalam upaya pencapaian UHC ini, kepada Badan Usaha dan Fasilitas Kesehatan yaitu PT Sukun Wartono Indonesia sebagai Badan Usaha Tercepat Membayar Iuran, PT Djarum sebagai Badan Usaha dengan Kepesertaan Terbesar, PT Hartono Istana Teknologi sebagai Badan Usaha dengan Pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN Tertinggi. Serta untuk Fasilitas Kesehatan yang menerima apresiasi yaitu Rumah Sakit ‘Aisyiyah sebagai Fasilitas Kesehatan Tercepat Membayar Iuran, Rumah Sakit Islam Sunan Kudus sebagai Fasilitas Kesehatan dengan Kepesertaan Terbesar dan Rumah Sakit Mardi Rahayu yang meraih penghargaan CSR.
Heni menjelaskan pemberian penghargaan ini dimaksud sebagai pemicu semangat bagi Badan Usaha dan Fasilitas Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhannya dalam mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam Program JKN serta kepatuhan dalam membayar iuran. Ia juga mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kemitraan antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dengan badan usaha.
“Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu kepatuhan bagi Badan Usaha lainnya untuk terus meningkatkan kepatuhan mendaftarkan kepesertaan pekerja dalam Program JKN dan membayar iuran secara tepat waktu. Bagi kami ini adalah hal yang luar biasa karena sebagai badan usaha besar yang pengelolaannya tidak mudah tetapi bisa mencapai tingkat kepatuhan yang sangat baik” tambah Heni.
Lebih lanjut, Heni menyampaikan agar perwakilan badan usaha yang hadir sekaligus HRD yang mengelola karyawan untuk menjadi sumber informasi terkait pelayanan yang dirasakan oleh karyawan di perusahaannya. Sehingga dengan adanya informasi yang diterima, terjalin koordinasi untuk perbaikan Program JKN kedepan.
“Dalam proses pelayanan yang diterima oleh karyawan, kami meminta bantuan bapak ibu yang hadir menjadi spy untuk memonitor apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mitra BPJS Kesehatan yang mengakibatkan karyawan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapannya dengan informasi ini, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemantauan untuk proses perbaikan Program JKN ini,” tutup Heni. (*)
Editor : Abdul Rokhim