KUDUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Masan memprioritaskan anggaran 2024 fokus pada peningkatan infrastruktur.
Di samping itu, pihaknya telah merancang program penganggaran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, akan mengejar ketertinggalan saat pandemi Covid-19 dan melanjutkan pembangunan pada 2024 mendatang.
Pembangunan ini menyasar pada peningkatan jalan dan pemerhatian Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang kerap mati.
"Hasil studi kami ke Pasuruan ada kelonggaran penggunaan dana cukai. Kami akhirnya berkonsultasi ke biro Isda Jateng akhirnya dana cukai bisa digunakan untuk infrastruktur," katanya.
Pembangunan infrastruktur ini sudah dimulai dan dianggarkan pada perubahan APBD 2023.
Rata-rata jalan di Kabupaten Kudus mulus berkat pembiayaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Arah pembangunan di Kabupaten Kudus telah dirancang usai peningkatan infrastruktur. Ke depannya, arah perhatian adalah peningkatan SDM.
Peningkatan kualitas SDM baru-baru ini telah dianggarkan oleh DPRD Kudus.
Kegiatannya berupa pembukaan latihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus.
"Anggarannya juga bersumber dari cukai yang awalnya dari Rp 16 miliar, mejadi Rp 6 miliar," katanya.
Dia menambahkan, pelatihan kerja ini dibuka untuk menekan angka pengangguran di Kota Kretek.
Para lulusan diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus menyerap tenaga kerja.
Unggulnya SDM ini, kata Masan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
Penyiapan ini akan ditingkatkan mulai di tingkat SMK vokasi.
Oleh karena itu, Masan meminta harus ada hasil nyata dari latihan keterampilan kerja tersebut.
Lantaran anggaran tersebut cukup besar dan harus dimanfaatkan secara maksimal.
”Jangan sambat capek melayani masyarakat harus sungguh-sungguh. Juga butuh kepala OPD yang kompeten untuk melakukan program ini,” katanya.
Dalam merealisasikan program yang dibiayai oleh APBD ini, masan selalu terjun langsung ke masyarakat.
Ia menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Penanganan dengan cepat tanggap sebagai bentuk pelayanan dari masyarakat.
Walaupun kewenengan itu berada di tangan pemerintah provinsi, pola komunikasi harus terjalin. Agar ditangani tepat waktu. (gal)
Editor : Ali Mustofa