KUDUS - DPRD Kudus menggelar rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kudus Senin (10/30).
Agenda rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.
Dalam rapat ini, infrastruktur dan pemilu diprioritaskan.
Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati yang memimpin rapat paripurna mengatakan, secara tahapan pihaknya akan menindaklanjuti di tinggkat Badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat Banggar bersama dengan TAPD ini dijadwalkan 6, 13, dan 20 November mendatang.
“Kami harapkan dapat selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Maksimal bisa disahkan akhir november,” ungkapnya.
Erna menambahkan, fokus APBD 2024 ini untuk penyelenggaraan Pemilu.
Tak hanya itu, peningkatan infrastruktur turut dianggarkan pada APBD 2024.
Pembiayaan juga dialokasikan untuk penanganan banjir dan kekeringan.
Di samping itu, peningkatan infrastruktur menjadi hal utama. Penanganan dianggap kurang maksimal.
Oleh sebab itu, diharapkan ada pengecekan jalan agar tidak membahayakan pengguana jalan.
Dalam kesempatan itu, jawaban bupati Kudus disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti.
“Pada APBD 2024 pemerintah daerah fokus pada peningkatan infrastruktur, ekonomi, hingga Pemilu,” katanya.
Upaya ini dicapai melalui, percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif.
Serta didukung infrastruktur yang berfokus pada beberapa program.
“Yakni peningkatan volume perdagangan, produksi pertanian dan perikanan. Serta peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan omzet usaha mikro,” jelasnya.
Tak hanya itu, Revli menambahkan, pemerintah daerah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan terus meningkatkan daya tarik investasi.
”Kami juga memilihara dan meningkatkan kapasitas infrastruktur perekonomian,” ungkapnya.
Di samping itu, mendekati tahun politik 2024, pihaknya juga mengantisipasi harga bahan pokok dan resesi.
Secara rutin, kata Revli dilaksanakan operasi pasar untuk pemantauan harga. Serta ketersediaan bahan pokok masyarakat.
”Selain langkah itu, kami juga mengecek harga dan stok di tingkat penggilingan padi setiap seminggu dua kali di bawah satgas pangan,” kata Revli membacakan jawaban pandangan umum Fraksi PKS.
Dia menambahkan, penyelenggaraan gerakan pangan murah selalu rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. (gal/*)
Editor : Ali Mustofa