KUDUS – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus saat ini belum berencana meloloskan kebijakan sekolah lima hari.
Meski, sebelumnya sekolah lima hari sudah pernah diwacanakan sekitar 2017 lalu.
Kegiatan belajar mengajar (KBM) SMA di Kudus saat ini sudah berjalan lima hari sekolah. Sekitar 2018. Masuk pukul 07.00 hingga 15.30.
Disdikpora Kudus mempertimbangkan siswa di jam sore belajar di Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ).
Pihaknya, tidak langsung menyetujui sekolah lima hari. Melainkan koordinasi lebih dulu dengan koordinator wilayah (korwil) yang tahu kondisi SD negeri di wilayah kerjanya.
Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada mengatakan untuk saat ini belum menerima surat keterangan (SK) resmi dari Kemendikbudristek. Tapi, wacana sekolah lima hari sudah santer di beberapa daerah. Juga sudah ada yang menerapkan.
”Untuk saat ini SD hingga SMP di bawah naungan Disdikpora Kudus masih menggunakan sistem KBM yang berlangsung enam hari,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kebijakan sekolah lima hari sebenarnya telah diatur lama dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.
Ia menambahkan yang ditentukan itu, jumlah KBM anak. Untuk pelaksanaan harinya diserahkan ke masing-masing daerah.
Ketentuannya itu seperti itu. Saat ini pihak dinas belum memiliki rencana untuk menjadikan sekolah lima hari.
Sementara itu, Kabid Dikdas Anggun Nugroho menambahkan kebijakan itu dulu sempat diwacanakan. Tapi menuai beragam tanggapan.
Banyak yang terkendala dengan terbenturnya belajar di Madin dan TPQ. Dua pendidikan itu waktu KBM sore hari.
Melihat kearifan lokal di Kudus, lanjutnya, kalau diterapkan bisa mengganggu waktu ngajinya anak.
”Kami juga tidak akan mengurangi porsi anak belajar agama yang belum didapat di sekolah,” ungkapnya.
Anggun menambahkan, tak memungkiri jika suatu hari nanti lima hari sekolah bisa berlaku di Kudus.
Namun, pemberlakuan tersebut bisa terjadi ke sekolah-sekolah tertentu. Ketika ada sejumlah pertimbangan matang.
”Tergantung nanti bisa juga diterapkan di sekolah tertentu yang memungkinkan. Jadi tidak harus semua. Tapi kembali lagi nanti ke kebijakan pimpinan,” jelasnya. (san/zen)
Editor : Ali Mustofa