Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto menjelaskan data tersebut untuk wilayah Kudus dan itu kepesertaan keseluruhan dari kelas 1, 2, dan 3.
Untuk mengurangi jumlah tunggakan, pihaknya berupaya agar tunggakan sampai akhir tahun bisa berkurang. Caranya dengan menerjunkan kader JKN-KIS yang per hari minimal menghubungi 100 kontak telepon untuk melakukan penagihan. Ada juga yang mendatangi rumah yang tunggakannya mencapai 12 hingga 24 bulan dengan target Rp 15 juta," katanya.
Per kader ditarget Rp 10 juta per bulan.
Ardian mengatakan, tunggakan dari kepesertaan PBPU ini juga masih dipilah-pilah kembali. Kalau ada peserta yang benar-benar tidak sanggup membayar iuran secara mandiri karena keterbatasan ekonomi, maka bisa mengajukan pindah kepesertaan menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) ke Dinsos P3AP2KB.
”Yang saat ini kami masih benahi juga data dari buruh rokok yang masih menjadi kepesertaan PBI. Seharusnya, mereka menjadi tanggungan perusahaan. Namun, kalau pindah kepesertaan mereka takut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi. Ini yang masih kami verifikasi. Target 2023 data-data tersebut sudah bersih,” ungkapnya.
Ardian juga menjelaskan, tentang biaya pelayanan rujukan baik untuk rumah sakit, faskes pertama hingga puskesmas total anggaran senilai Rp 465 miliar. Ditambahakan, nominal tersebut klaim yang sudah dibayarkan.
”Kami akui masih banyak PR yang harus diselesaikan, termasuk tunggakan kemudian validasi data dan lainnya. Namun, kami juga ada terobosan atau inovasi untuk bisa mengurangi dan meringankan kepesertaan dalam membayar iuran,” jelasnya. (san/mal) Editor : Ali Mustofa