Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti melalui Kabid PKL Imam Prayetno mengatakan, mendata ulang dan penertibkan PKL Balai Jagong. Selain itu Dinas Perdagangan juga mengeluarkan kebijakan. Bila ada PKL yang selama satu bulan tidak berjualan tanpa izin dan tidak ada keterangan, maka harus diganti dengan PKL yang lain.
“Karena dari data-data sebelumnya ada PKL yang hanya titip nama dan untuk investasi. Memang tidak banyak, tapi itu harus diklarifikasi karena yang butuh tempat juga cukup banyak,” ungkapnya.
Dia mengatakan, tiap hari banyak yang datang ke kantor menanyakan masih ada tempat atau tidak untuk berjualan di Balai Jagong. Dengan pendataan ulang ini maka akan diketahui jumlah PKL yang sebenarnya serta siapa saja yang hanya titip nama.
Selain itu, pihaknya juga membina PKL yang merasa menang-menangan, karena merasa sudah lama menjadi PKL di Balai Jagong. Sebagai contoh masalah parkir, PKL yang merasa lama disitu melarang motor masuk dan parkir di depan PKL yang dituju. Itu yang harus dibina dan diberi pemahaman serta kalau masih menang-menangan langsung ditindak tegas.
Sub Koordinator Pemberdayaan PKL R Paulus Agung mengatakan, ada beberapa lokasi di Balai Jagong yang tidak boleh berjualan saling berhadapan karena akan menggangu kondisi lalinya. Dia berharap, PKL Balai Jagong tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Memang banyak yang perlu dibenai dari PKL Balai Jagong, persoalan masih banyak ditemukan, sehingga perlu ditindak dengan tegas,” ujarnya.
Ketua Paguyuban PKL Balai Jagong Frangki Ariyanto mengatakan pada dasarnya pihaknya bersama PKL yang lain mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk jam buka dan jam tutup. Dia juga menolak bila masih ada PKL yang mempekerjakan pelayan wanita dengan pakaian seksi dan bertransaksi di lokasi Balai Jagong.
“Tolong tulis ya, lokasi Balai Jagong saat ini tidak ada yang mempekerjakan pelayan dengan pakaian seksi. Bila ada yang membandel pasti akan ditegur sesama PKL,” ujar Frangki. (san/mal) Editor : Ali Mustofa