Gerindra Kudus Tolak Keras Batasan Pencairan JHT

Ali Mustofa • Dipublikasikan Rabu, 16 Februari 2022 | 16:12 WIB
Ketua DPC Partai Gerindra Kudus Sulistyo Utomo (Dok Radar Kudus)
Ketua DPC Partai Gerindra Kudus Sulistyo Utomo (Dok Radar Kudus)
KUDUS - DPC Gerindra Kudus secara tegas menolak keputusan menteri tenaga kerja terkait dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) pada umur 56 tahun.

Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kudus Sulistyo Utomo, dana JHT merupakan uang pekerja yang menjadi harapan utama bagi para pekerja buruh maupun perkantoran ketika sudah tidak bekerja lagi atau di-PHK, serta akan memulai dengan profesi barunya. Uang tersebut biasanya menjadi modal usaha.

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT menjadi tumpuan hidup setalah tidak bekerja, apalagi di kudus ini banyak sekali buruh, sehingga akan menggangu perekonomian di kudus,” ujar Sulis.

Selama pandemi Covid-19 menurut sulis, jutaan orang kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan mencari pekerjaan kembali. Umumnya dana JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk mencoba dunia usaha kecil, seperti UMKM.

Wakil Ketua DPRD Kudus ini menuturkan, dana JHT menjadi penting untuk dicairkan dan digunakan untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Karena itu, Permenaker No 2/2022 tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.

“Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK di masa pandemi, misalnya pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM. Kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS yang sudah menggunakannya selama 10 tahun bukan solusi tepat,” ucapnya. (zen) Editor : Ali Mustofa
umkm gerindra kudus korban phk peserta bpjs Kudus dana jht