Pendapatan Daerah APBD Perubahan Kudus Naik 17,37 Persen

Ali Mustofa • Dipublikasikan Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:59 WIB
BAHAS RANPERDA: Bupati Kudus Hartopo menghadiri rapat paripurna penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2021 di DPRD Kudus kemarin. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
BAHAS RANPERDA: Bupati Kudus Hartopo menghadiri rapat paripurna penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2021 di DPRD Kudus kemarin. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS - Pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2021 Kabupaten Kudus direncanakan naik 17,37 persen. Yakni dari Rp 1,69 triliun pada APBD 2021 naik Rp 294,25 miliar menjadi Rp 1,99 triliun pada Perubahan APBD 2021.

Bupati Kudus, HM Hartopo menyatakan, rencana pendapatan daerah tersebut, meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp 360, 1 miliar. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar Rp 1,56 trilun. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 71,12 miliar.

Sedangkan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer pada RAPBD Perubahan 2021 meningkat Rp 421,84 miliar. Sedangkan pembiayaan netto pada APBD Perubahan 2021 meningkat sebesar Rp127,59 miliar.

“Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sudah menampung perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kudus yang telah dilakukan sebanyak empat kali,” imbuhnya.

Sementara itu, RAPBD Perubahan 2021  dijalankan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), bantuan keuangan provinsi, sekaligus untuk penanganan Covid-19.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Masan menyatakan, agenda rapat peripurna tentang penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 berjalan lancar. Sementara rapat yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual dihadiri sebanyak 26 anggota dewan.

Masan berharap, ke depan pembahasan RAPBD perubahan 2021 berjalan lancar ke depannya. Pihaknya optimis APBD Perubahan Kabupaten Kudus bisa disahkan. Di samping itu, tak ada fraksi yang menolak terkait pembahasan RAPBD perubahan 2021.

”Di forum badan musyawarah ada seluruh fraksi, Badan anggaran hingga paripurna satu rangkaian. Masing-masing anggota fraksi ada yang hadir,” ungkapnya.

Masan mendorong, agar keterlambatan  penyerahan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan 2021 tak terlulang lagi oleh eksekutif. Dengan pengesahan APBD yang tepat waktu pelaksanaan kegiatan daerah bisa berjalan sesuai perencanaan. Editor : Ali Mustofa
kua-ppas rapbd perubahan pendapatan daerah Kudus bupati kudus