Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian (BKPP) Kudus Tulus Triyatmika menjelaskan, ASN tidak boleh mengambil cuti kalau tidak sangat mendesak. Hal ini mengacu pada surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
“Sebenarnya, penggantian hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW, menghindari ASN yang ngeblong libur. Sebab Minggu libur, Senin masuk, dan Selasa libur lagi. Ini juga mengurangi mobilitas ke luar kota. Dan, mencegah penyebaran virus korona,” ujarnya.
Tulus juga menjelaskan, surat keputusan tiga menteri dijelaskan akhir tahun ini tidak ada cuti bersama (Natal). “Kalau sebelumnya 24 Desember cuti bersama dan disambung libur nasional. Tahun ini, tidak ada. Hanya libur 25 Desember waktu hari H Natal,” katanya.
Jika ada keperluan yang benar-benar mendesak dan harus mengambil cuti harus mendapat izin tertulis Bupati Kudus.
Bupati Kudus Hartopo lebih baik patuhi aturan dari pusat. “Ini demi pencegahan terjadi klaster baru. Berkaca dari pasca-lebaran, kasus covid langsung membeludak. Kami tidak mau kecolongan lagi. Jadi, benar-benar diperketat. Satgas khusus Covid-19 juga akan keliling menyambangi kantor OPD,” jelasnya. Editor : Ali Mustofa