Bupati Kudus Hartopo mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan percepatan pembahasan APBD perubahan 2021 mendatang. Pembahasan belum bisa dilakukan lebih lanjut lantaran pemkab tengah mengkaji penyesuaian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk disalurkan BLT masyarakat.
Hartopo menyatakan, dalam regulasi PMK 206 2020 regulasi masyarakat yang mendapatakan bantuan sudah ditentukan spesifikasinya. Yaitu buruh rokok atau keluarganya. Di sisi lain Kementerian Sosial meminta semua warga bisa terbantu melalui anggaran DBHCHT.
“Dari Kemensos menginginkan DBHCHT masuk dalam DTKS (data data terpadu kesejahteraan sosial), Kementerian Keungan meminta dipisah,” katanya.
Bupati menambahkan, APBD perubahan 2021akan segera dibahas jika BLT untuk masyarakat dan serapan anggarannya selesai dikaji. “Bantuan itu (DBHCHT) insyaallah saat perubahan ada, ini baru ada kajian. Semoga cepat teralisasi dan cepat selesai,” ungkapnya. (mal) Editor : Ali Mustofa