RADAR KUDUS — Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar), menghadapi tantangan besar.
Alih-alih membawa tren penurunan pada kasus gizi buruk kronis, potret kesehatan pemukiman di wilayah ini justru menunjukkan hasil yang berkebalikan.
Program yang diandalkan untuk mencetak generasi emas ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap intervensi penurunan angka stunting.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, prevalensi stunting di daerah tersebut justru mengalami grafik kenaikan yang cukup mengkhawatirkan.
Pada tahun 2025, angka stunting di Sanggau sempat berada di posisi 20,50 persen.
Namun, memasuki triwulan I tahun 2026, angka tersebut justru merangkak naik hingga menyentuh 21,82 persen.
Dinilai Sebagai Anomali Kebijakan Daerah
Kenaikan ini memicu sorotan tajam sekaligus keterkejutan dari berbagai pihak. Pasalnya, Kabupaten Sanggau sebelumnya sempat mengukir prestasi gemilang sebagai salah satu wilayah dengan performa penanganan dan penurunan kasus stunting terbaik dan paling progresif di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, secara terbuka menyebut dinamika data terbaru ini sebagai sebuah anomali dalam ruang kebijakan publik.
Pihaknya menegaskan tidak akan tinggal diam dan segera mengambil langkah taktis untuk merombak strategi di lapangan.
"Kenaikan angka ini jelas merupakan sebuah anomali yang harus segera kami sikapi.
Pemerintah Kabupaten Sanggau akan melakukan evaluasi total dan menyeluruh, baik terhadap sistem tata kelola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun pada strategi reguler penanganan stunting yang selama ini berjalan," tegas Susana saat memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Ketepatan Sasaran dan Validasi Data Jadi Catatan Kritis
Salah satu poin krusial yang dibidik dalam radar evaluasi mendatang adalah mengenai akurasi data penerima manfaat.
Susana menggarisbawahi bahwa efektivitas program bermula dari ketepatan membidik target di tingkat akar rumput.
Pihak pemda menduga ada ketidakselarasan eksekusi di lapangan, di mana wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrim yang memiliki rapor merah atau angka kasus stunting tertinggi justru belum terintervensi secara maksimal oleh pasokan makanan bergizi dari program MBG ini.
Dua fokus utama yang akan dibenahi oleh Pemkab Sanggau dalam waktu dekat meliputi:
-
Sinkronisasi Data Terpadu: Melakukan validasi ulang data posyandu dan puskesmas agar distribusi menu MBG tepat menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita di zona merah gizi buruk.
-
Intervensi Spesifik vs Sensitif: Mengkaji ulang apakah kenaikan stunting ini murni karena faktor asupan kalori (yang ditangani MBG) atau akibat faktor pendukung lain seperti buruknya akses sanitasi lingkungan dan ketiadaan air bersih di pelosok desa.
Pemkab Sanggau Tetap Komit Dukung Program Nasional
Meskipun dihadapkan pada realitas rapor evaluasi triwulan pertama yang kurang memuaskan, Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dari pelaksanaan program MBG.
Pemda menilai program nasional ini tetap memiliki esensi yang sangat baik untuk jangka panjang.
Melalui perbaikan tata kelola, pengawasan rantai pasok nutrisi, serta penajaman indikator sasaran hasil evaluasi ini, Pemkab Sanggau optimistis daya efektivitas program MBG akan meningkat tajam.
Sinergi yang kuat antara stimulus gizi dari pemerintah pusat dan eksekusi taktis pemda diharapkan mampu membalikkan keadaan, sehingga angka stunting di Sanggau dapat kembali ditekan secara drastis pada paruh kedua tahun ini. (*)