KEMUJAN — Persoalan budidaya rumput laut di Kemujan, Karimunjawa, kembali memanas. Kisruh.
Sebelumnya sejumlah petani di Forum Petani Rumput Laut, mengeluhkan kerugian hingga Rp 309,4 juta, dengan kehilangan potensi hasil produksi yang tercatat sebesar 92 ton.
Kini, sejumlah petani mempertanyakan penggunaan lokasi budidaya yang sebelumnya telah mereka garap.
Terutama usai pemasangan instalasi bantuan budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh PT Aquatec, disebut masuk ke area yang telah ditanami warga.
Dampaknya, merusak bibit rumput laut yang kini siap panen. Padahal sebelumnya petani rumput laut, secara mandiri menanam bibit tersebut.
Pengerjaan progran KKP oleh PT Aquatec disebut serampangan. Di kasus ini, tanpa izin dan permisi terhadap petani rumput laut. Main ngeblok area.
Aktivis lingkungan hidup Karimunjawa Bambang Zakaria menyampaikan pengamatannya, jika pemasangan instalasi dari KKP, dilakukan tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan warga yang menggarap lokasi.
Menurutnya, persoalan menjadi lebih serius karena terdapat sejumlah pelampung milik petani yang dipotong.
Padahal, tanaman rumput laut di lokasi tersebut sudah memasuki masa pertumbuhan dan diperkirakan tidak lama lagi masuk masa panen.
Bambang mengatakan, kondisi itu tidak hanya terjadi pada satu titik. Persoalan penggunaan lokasi disebut mulai meluas di sekitar kawasan budidaya masyarakat.
Di sisi lain, tidak semua petani yang terdampak merupakan anggota kelompok.
Ada warga yang selama ini melakukan budidaya secara mandiri dengan jumlah tanaman tidak sedikit pula.
Hal tersebut juga menjadi persoalan tersendiri, ketika pemasangan instalasi dilakukan di lokasi yang sebelumnya telah dimanfaatkan petani secara mandiri.
"Dia (warga terdampak, red) tidak punya kelompok, tapi mandiri menanam (banyak orang, red)," sebutnya.
Ia menyebut kondisi tersebut berbeda dengan pemasangan sebelumnya.
Di beberapa lokasi, beberapa warga sempat mendapat informasi lebih dahulu mengenai rencana pemasangan sehingga anggota kelompok memilih menghentikan aktivitas budidayanya.
Namun, dalam kasus terbaru ini, pemasangan dilakukan ketika tanaman milik warga sudah berjalan sekitar satu bulan.
Bambang juga menyoroti perbedaan cara masyarakat dan Aquatec dalam memanfaatkan ruang laut untuk budidaya rumput laut.
Petani lokal selama ini memanfaatkan pelampung sederhana dari botol plastik. Barang yang dianggap limbah tersebut dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan budidaya, dipungut dari bibir pantai (sampah kiriman).
Talinya pun menggunakan rafia, yang bisa dimanfaatkan ulang. Tinggal digosok (dibersihkan) jika kotor.
Sementara Aquatec menggunakan pelampung produksi pabrikan dengan sistem yang lebih tertata. Termasuk tali tampar berdiameter besar, hampir satu jari orang dewasa.
Memang peralatan yang dihadirkan PT Aquatec memadai, namun di mata masyarakat masih belum menjawab kondisi di lapangan.
Sistem Aquatec menempatkan rumput laut sekitar 30 sentimeter di bawah permukaan air.
Sedangkan petani masyarakat cenderung mengupayakan tanaman tetap mengambang, menyesuaikan jumlah pelampung dengan perkembangan tanaman.
Ketika rumput laut mulai bertambah berat karena tumbuh, petani akan menambahkan pelampung agar tanaman tidak terlalu tenggelam.
Menurut Bambang, posisi tanaman yang terlalu dalam dapat berpengaruh terhadap hasil budidaya.
Rumput laut juga berpotensi lebih mudah terkena gangguan seperti ikan. Maupun diserang penyakit.
Ia mengaku telah mengamati langsung pola budidaya tersebut, termasuk dampaknya apabila diterapkan dalam hamparan yang luas.
Persoalan lain muncul ketika model budidaya ditempatkan dalam satu blok besar.
Rencana pengembangan ratusan hektare, dinilai akan menghasilkan pola pemanfaatan ruang laut yang berbeda dibanding cara masyarakat selama ini.
Petani lokal umumnya tidak menanam dalam satu hamparan besar. Mereka memilih lokasi berdasarkan kondisi alam dan karakter dasar perairan.
Lokasi yang banyak batu, misalnya, cenderung dihindari. Petani juga mempertimbangkan kedalaman perairan, keberadaan ikan serta kondisi sekitar sebelum menentukan titik penanaman.
"Kalau masyarakat mereka cari lokasi bagus, agak dalam. Kalau banyak batu (karang, red) gak mau nanam di situ (nanti dimakan ikan, red)," sebutnya.
Kondisi tersebut membuat pola budidaya masyarakat lebih tersebar. Tidak seluruh lahan dipenuhi instalasi dalam satu blok.
Kedalaman sekitar empat hingga lima meter, menjadi salah satu lokasi yang selama ini dimanfaatkan petani.
Sementara pola terapan PT. Aquatec dinilai berbeda, karena instalasinya dibuat dalam satu kawasan yang diblok untuk pengembangan budidaya.
Perbedaan pola tersebut menurutnya tidak hanya menyangkut kepentingan petani, tetapi juga kondisi ekosistem perairan.
Jika hamparan budidaya dibuat sangat luas dan terkonsentrasi, perubahan kondisi perairan menjadi hal yang perlu diamati.
Termasuk kemungkinan perubahan arus, serta keberadaan ikan-ikan yang selama ini berada di permukaan. Utamanya di area karang.
Jenis ikan seperti todak dan belanak disebut jamak ditemukan di kawasan tersebut. Mengancam bibit rumput laut yang ditanam.
Di sisi lain, Bambang mengakui secara teknis instalasi Aquatec terlihat lebih rapi dibandingkan pola budidaya masyarakat.
Namun, kerapian instalasi menurutnya tidak otomatis menyelesaikan persoalan penggunaan ruang.
Yang menjadi masalah justru ketika sistem baru masuk ke lokasi yang sudah lebih dahulu dimanfaatkan warga.
Persoalan ini membuat konflik antara petani dan program budidaya baru belum menemukan titik temu.
Apalagi, tanaman milik warga yang sudah berumur sekitar satu bulan, mulai memasuki masa mendekati panen. Namun malah ditumpangi modelling dari KKP.
Bambang menilai persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi teknis budidaya, tetapi juga dari bagaimana ruang laut selama ini digunakan masyarakat.
"Enak koe dapat daging kabeh (Enak kamu dapat lokasi yang dalam, red). Lha aku, balung tok (Kawasan perairan dangkal penuh ikan, red)," ucapnya, menirukan celetukan para petani rumput laut dalam pelaksanaan bantuan Rp 9 miliar dari KKP tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DKP Jepara telah menyebutkan jika benih-benih rumput laut sedang proses adaptasi.
Bahkan pendampingan selama dua tahun ke depan, termasuk bagian dari inventarisasi investasi kepemilikan alat menanam (bantuan KKP).
Namun, persoalan lain soal tata kelola dan pengawasan proyek menjadi hal yang diresahkan warga. Apalagi target area tanam di Kemujan Karimunjawa itu mencapai sekitar 240 hektare.
Sistem yang disebut serampangan dan tidak mengindahkan keberadaan aktivitas masyarakat, menjadi sejumlah persoalan yang diresahkan.(fik)
Editor : Mahendra Aditya