KARIMUNJAWA — Senyum petani rumput laut di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, berubah menjadi kecut.
Harapan untuk segera kembali berproduksi setelah adanya bantuan budidaya miliaran rupiah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tak kunjung terwujud. Malahan harus tombok, merugi.
Terobosan dari KKP, untuk memproduksi rumput laut nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir di Kemujan, justru tampak terkendala.
Perencanaan dan pengambilan metode modeling dinilai tak memperhatikan karakteristik khas wilayah.
Tidak sesuai atas pengetahuan tradisional dan pola menanam warga setempat. Utamanya pada pertumbuhan bibit dan hasil.
Sejumlah petani mengaku harus menghentikan aktivitas produksi, tak lama setelah mendapat informasi bahwa lahan yang masuk area modeling harus dikosongkan untuk persiapan program.
Namun, hingga kini sebagian lahan yang disiapkan belum dapat digunakan untuk produksi.
Kondisi tersebut diresahkan petani karena bertepatan dengan masa produksi rumput laut, masuk kalender tradisional.
Bahkan, sebagian bibit yang sengaja disisakan petani untuk menjaga keberlanjutan produksi disebut rusak akibat pekerjaan modeling.
Salah seorang petani rumput laut di Dukuh Mrican, Desa Kemujan, Ahmad Sanadi, mengatakan pihaknya berharap lahan tersebut segera dapat ditanami kembali.
"Harapan kami lahan ini bisa secepatnya ditanami, tanpa ada kerugian lanjutan," ucapnya.
Sanadi menyebut lahan yang dikelolanya sekitar dua hektare. Selama ini, ia dan petani lainnya masih menjalankan produksi secara mandiri.
Namun, lahan tersebut terdampak program modeling yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan produksi rumput laut.
Menurutnya, petani mulai mendapatkan informasi untuk menghentikan produksi sejak Juni.
Petani yang lahannya masuk area modeling diminta berhenti melakukan produksi, sebagai bagian dari persiapan lahan.
Padahal, selama periode Juli hingga September ini merupakan masa aktif produksi bagi petani rumput laut.
"Petani menjerit karena ini masa waktu aktif produksi. Masyarakat menggantungkan harapan dari rumput laut," imbuhnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (4/7) pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama sejumlah pihak terkait mendatangi area pengeringan budidaya rumput laut Gelaman, Dusun Mrican, Desa Kemujan.
Rombongan tersebut disebut melibatkan DKP Jepara, pihak penyedia lahan PT Aquatec, penyedia bibit dan tanam, penyedia rumah ikat, gudang serta rumah pengering.
Dalam pertemuan tersebut, petani mendapat informasi bahwa program bantuan modeling rumput laut akan segera dilaksanakan.
Petani yang masih memiliki bibit disebut akan mendapat ganti dengan harga Rp 5.000 per kilogram.
Informasi tersebut mulanya membuat sejumlah petani tergugah, menghentikan produksi.
"Petani Rumput laut akan diberikan rumah baru, maka rumah lamanya akan dibongkar” ucapnya menirukan petugas saat menyampaikan sosialisasi.
Sebagian petani hanya menyisakan sekitar dua sampai lima line atau tali di lahan masing-masing.
Bibit tersebut dipertahankan, dengan harapan masih dapat digunakan untuk menyuplai bibit ketika lahan modeling selesai dan produksi kembali berjalan.
Namun, menurut para petani di Forum Petani Rumput Laut, harapan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Bibit yang disisakan disebut ikut rusak atau rontok akibat pekerjaan modeling.
Di sisi lain, tali ris atau tali tanam yang telah dipasang pihak penyedia disebut kini dipenuhi lumut dan sampah laut. Kondisi tersebut membuat petani kembali harus melakukan pembersihan.
Para petani mempertanyakan aspek teknis maupun SOP pemasangan tali tersebut, karena pekerjaan pembersihan akhirnya menjadi beban masyarakat.
Dua Bulan Lebih Berhenti Produksi
Pada saat yang sama, aktivis lingkungan Karimunjawa Bambang Zakaria menyebut, petani terdampak menyebut penghentian produksi berlangsung lebih dari dua bulan. Masa itu setara dua kali masa panen.
Sedangkan, melalui Forum Petani Rumput Laut tercatat setidaknya terdapat tiga keluhan utama.
Yakni petani kehilangan waktu produksi, bibit rumput laut rusak atau rontok akibat pekerjaan, serta petani sudah dibebani pekerjaan membersihkan lahan meski belum memperoleh hasil dari program modeling.
Dampak tersebut kemudian dihitung oleh forum berdasarkan pendapatan panen terakhir, sebelum produksi dihentikan.
Dalam data yang dihimpun dari sebagian petani, terdapat setidaknya 16 nama yang tercatat mengalami kerugian.
Perhitungan tersebut mencakup kehilangan bibit, serta potensi pendapatan akibat berhenti produksi selama dua kali masa panen.
“Total kerugian yang dicatat mencapai Rp 309,4 juta, dengan kehilangan produksi yang tercatat sebesar 92 ton,” sebutnya.
Di samping itu, Sanadi sendiri termasuk petani yang tercatat dalam data tersebut.
Ia merugi diperkirakan mencapai Rp 32,8 juta, dengan catatan kehilangan bibit dua kintal dan potensi hasil panen lima ton untuk satu periode, atau 10 ton untuk dua kali masa panen.
Petani lain, seperti Mohadi, tercatat mengalami kerugian sekitar Rp 78 juta. Mustadi Rp 58,6 juta, Nordin Rp 20 juta, serta sejumlah petani lainnya dengan nilai kerugian berbeda.
Kalkulasi tersebut menggunakan harga bibit Rp 4.000 per kilogram dan harga hasil panen Rp 3.200 per kilogram.
Dijelaskan lebih lanjut, angka-angka tersebut belum mencakup seluruh petani terdampak.
Jumlah masyarakat yang mengalami dampak disebut masih dapat bertambah seiring berjalannya program.
Program KKP Rp 9 Miliar
Program modeling tersebut mendapat dukungan KKP dengan total luasan lahan yang direncanakan mencapai sekitar 240 hektare, dengan nilai bantuan sekitar Rp 9 miliar.
Untuk tahap pertama, luas lahan yang dikerjakan mencapai sekitar 47 hektare.
Dari luasan tahap pertama tersebut, sekitar 3 hingga 5 hektare difungsikan sebagai kebun bibit.
Program tersebut semula dijadikan pemacu meningkatkan produktivitas budidaya rumput laut, sekaligus menyediakan kawasan produksi yang lebih tertata.
Sanadi mengatakan petani tidak menolak program tersebut. Mereka justru berharap program dapat segera selesai sehingga lahan bisa kembali digunakan untuk menanam.
Sebab, pihaknya telah kehilangan kesempatan produksi selama masa aktif budidaya.
"Yang kami harapkan lahan ini segera selesai dan bisa ditanami. Jangan sampai kerugian petani terus bertambah," imbuhnya.
Ia menyebut persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak kecamatan, maupun sejumlah pihak yang menjadi tempat masyarakat menyampaikan aduan.
Bagi masyarakat Kemujan yang menggantungkan penghasilan dari rumput laut, setiap periode produksi memiliki arti penting bagi keberlangsungan ekonomi keluarga.
“Kami sudah membawa permasalahan ini untuk ditindaklanjuti. Terutama dengan pak Camat Karimunjawa, agar diselesaikan, namun kini belum ada aksi nyata,” tuturnya.
Camat Karimunjawa Nuril Abdillah juga belum memberikan tanggapan lebih lanjut. Utamanya saat ditanya mengenai pengelolaan, pengawasan serta program Rp 9 miliar untuk budidaya rumput laut tersebut.(fik)
Editor : Mahendra Aditya