KARIMUNJAWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai membenahi fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kepulauan.
Di antaranya dengan membebaskan lahan untuk pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pulau Parang hingga Desa Kemujan, Karimunjawa.
Sebelumnya lahan tersebut merupakan milik Pemdes, sehingga tidak dapat dilakukan pembenahan dan revitalisasi dengan sumber APBD.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko mengatakan, saat ini layanan Pustu telah tersedia di Parang, Nyamuk, dan Kemujan.
Sebelumnya, pengembangan fasilitas tersebut terkendala status lahan yang sebagian masih menjadi aset desa.
“Kalau masih tanah desa, kami tidak bisa mengembangkan menggunakan APBD. Karena itu kemarin (tempo hari, red) kami sudah membeli tanah untuk Pustu di Parang dan Kemujan,” katanya.
Pembebasan lahan tersebut menjadi langkah awal, sebelum fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan ditingkatkan.
Pemkab Jepara selanjutnya mengusulkan pembangunan fasilitas kepada Kementerian Kesehatan.
Konsep yang disiapkan adalah Integrasi Layanan Primer (ILP). Pustu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan dasar.
Akan tetapi dikembangkan menjadi fasilitas yang lebih representatif dengan cakupan layanan kesehatan yang lebih lengkap.
Menurut Hadi, peningkatan fasilitas tersebut penting, mengingat karakteristik masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan rujukan di daratan Jepara.
“Harapannya pelayanan kesehatan lebih lengkap dan representatif. Terutama untuk pelayanan ibu dan anak,” ucapnya.
Pelayanan nantinya diarahkan untuk memperkuat pendampingan kesehatan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga pelayanan bagi anak.
Termasuk bagi perempuan yang akan menikah, sehingga aspek kesehatan dapat dipersiapkan sejak awal.
Fasilitas transit juga disediakan di Jepara kota. Di sini warga dari Kepulauan dapat menunggu, sesuai hari perkiraan lahir (HPL), sebelum bersalin di rumah sakit.
Terdapat pula ruang tunggu pasien yang lebih layak. Pemkab ingin warga tidak hanya mendapatkan pelayanan medis, tetapi juga memperoleh tempat pelayanan yang aman dan nyaman.
Penguatan layanan di kepulauan diintegrasikan dengan fasilitas di daerah (Jepara darat). Sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan anak.
Hadi mengatakan, pemerintah terus menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan dengan kondisi masyarakat Karimunjawa.
Salah satunya melalui penyediaan rumah tunggu sementara bagi warga kepulauan yang membutuhkan akses layanan kesehatan di Jepara daratan tersebut.
“Warga Karimunjawa dapat memanfaatkan rumah tunggu sementara itu,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan ILP, Dinas Kesehatan masih menunggu tahapan pengusulan kepada Kementerian Kesehatan.
Hadi menyebut proses tersebut akan disesuaikan dengan tahapan dan kesiapan program di lapangan.
Dengan pembebasan lahan serta rencana pembangunan fasilitas ILP, Pemkab Jepara berharap pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tidak lagi tertinggal dibandingkan wilayah daratan.
Terlebih, akses kesehatan menjadi salah satu persoalan penting di Karimunjawa karena faktor jarak dan ketergantungan terhadap transportasi laut.
Peningkatan fasilitas di tingkat desa diharapkan membuat masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Sebelum membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.(fik)
Editor : Ali Mustofa