KARIMUNJAWA — Warga Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Jepara mengeluhkan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Hal tersebut sudah terjadi lebih dari sepekan terakhir.
Sulitnya akses pembelian ini tidak hanya berdampak pada aktivitas nelayan. Namun juga mengganggu mobilitas masyarakat umum, termasuk pelajar.
Salah satu warga Desa Kemujan, Bambang Zakaria, mengungkapkan bahwa perubahan aturan pembelian BBM di SPBU diduga menjadi penyebab utama kesulitan tersebut.
Saat ini, masyarakat tidak lagi diperbolehkan membeli bensin menggunakan jerigen. Sehingga distribusi eceran di tingkat desa praktis terhenti.
“Kalau mau beli harus antre langsung pakai motor di SPBU. Tidak boleh pakai jerigen. Akhirnya masyarakat kesulitan, karena sebelumnya banyak bergantung pada pengecer,” ujarnya pada Senin (30/3).
Menurutnya, kondisi ini membuat warga harus menempuh perjalanan ke SPBU di Karimunjawa dengan membawa sepeda motor, meski kapasitas tangki terbatas.
Dalam sekali pengisian, motor bebek rata-rata hanya mampu menampung 3–4 liter bensin. Padahal, jarak Desa Kemujan dengan SPBU yang berada di Desa Karimunjawa mencapai 20 kilometer.
Berbeda dengan motor dengan tangki yang besar, BBM motor bebek pun habis di jalan.
“Kalau motor tangki besar seperti Yamaha Byson (kapasitas 12 liter, red) memang dilayani, tapi dibatasi maksimal Rp 100 ribu. Hari ini pun antrean mengular panjang,” tambahnya.
Dampak sulitnya akses BBM ini juga dirasakan oleh sektor pendidikan.
Tak sedikit siswa di Kemujan yang bergantung pada sepeda motor untuk berangkat ke sekolah, bahkan untuk jenjang SD, TK ataupun PAUD.
“Di sini anak-anak sekolah rata-rata diantar pakai motor, beberapa ada yang bawa (motor) sendiri. Kalau pertalite susah, semua ikut terdampak. Memang ada bus DAMRI, tapi tidak semua bisa naik karena rute dan waktu operasional. Kalau siswa yang dekat dengan sekolah, 100 meter pun bisa jalan kaki,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Lembaga Nelayan Kemujan Cakra Sagara Abadi, Fais Andi Gunanto (44).
Ia menyebut, nelayan semakin kesulitan melaut karena kebutuhan bensin (pertalite) untuk operasional tidak terpenuhi.
“Sudah lebih dari seminggu ini susah. Bahkan sebelum Lebaran sudah terasa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bensin sangat dibutuhkan nelayan, khususnya untuk mesin perahu dan genset penerangan saat menangkap cumi di malam hari.
Untuk sekali melaut, nelayan cumi membutuhkan sekitar 5 liter bensin, untuk genset dan penerangan lampu. Sementara bagi nelayan rumput laut membutuhkan 1 hingga 1,5 liter.
“Kalau nelayan pencari ikan butuh solar di kisaran 15 liter, jarak melaut 8-10 mil. Kami nelayan pakai barcode nelayan untuk beli solar, kalau bergabung kelompok nelayan biasanya ditampung. Ada yang yang beli ke pom, pass-nya dititipkan nanti diambilkan ke SPBU,” terangnya.
Tanpa pasokan BBM yang memadai, aktivitas melaut menjadi terhambat.
“Jukung (perahu) pakai mesin bensin, belum lagi genset untuk lampu nelayan cumi. Masa perahu harus antre di SPBU juga?” ungkapnya, resah.
Fais juga menyoroti kebijakan penggunaan barcode yang dinilai belum tepat sasaran. Khususnya secara teknis di lapangan.
Menurutnya, syarat penggunaan barcode yang identik dengan kendaraan roda empat justru menyulitkan nelayan kecil.
“Kalau harus pakai barcode mobil, berarti seakan-akan syarat untuk menjadi nelayan harus punya mobil dulu? Ini kan tidak masuk akal. Harusnya ada kebijakan khusus untuk nelayan, apalagi kami di wilayah Kepulauan,” tegasnya.
Selain itu, sebelumnya nelayan masih bisa mendapatkan BBM melalui pengepul yang pembelian menggunakan jerigen.
Namun menurutnya, dengan aturan baru yang melarang penggunaan jerigen, akses tersebut kini tertutup.
“Dulu sebelum puasa masih bisa ambil dari pengepul. Sekarang tidak bisa sama sekali. Kalau pun ada, harga jadi mahal, bisa sampai Rp 14–15 ribu per liter. Ini pun sulit,” jelasnya.
Akibat kondisi ini, nelayan mengaku mengalami kerugian signifikan.
Dalam kondisi normal, sekali melaut mereka bisa memperoleh 8–15 kilogram cumi. Saat ini nilai jual sekitar Rp 90 ribu per kilogram.
“Kalau tidak melaut, bisa kehilangan potensi pendapatan mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per malam. Itu kalau dapatnya 6-7 kilogram. Belum termasuk nelayan rumput laut yang juga terdampak,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi. Termasuk penyediaan mekanisme barcode khusus untuk nelayan. Baik untuk kebutuhan mesin perahu maupun genset penerangan.
“Kami tidak menolak aturan, tapi harus ada sosialisasi dan solusi. Kalau memang harus pakai barcode, tolong difasilitasi. Jangan sampai kami tidak bisa bekerja,” pungkasnya.
Rencananya, perwakilan nelayan dari setiap dukuh di Desa Kemujan akan mengadakan audiensi dengan pemerintah desa. Di antaranya guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
"Ya pertemuan nanti akan membahas masalah nelayan secara umum. Termasuk soal BBM ini," pungkasnya.(fik)
Editor : Support