JEPARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membantu pemenuhan gizi siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Jepara justru menuai sorotan.
Pada Kamis, 5 Maret 2026, sejumlah pelajar dilaporkan menerima makanan yang diduga sudah tidak layak konsumsi, bahkan ditemukan belatung pada menu yang dibagikan.
Peristiwa tersebut terjadi di beberapa sekolah di wilayah Jepara Kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini dilaporkan terjadi di SDN 1 Ujungbatu, SMPN 1 Jepara, SMPN 4 Jepara, serta SMAN 1 Jepara.
Awalnya para siswa tampak antusias ketika menerima paket MBG dengan menu utama bandeng presto.
Namun karena bertepatan dengan bulan puasa, banyak siswa memilih membawa makanan tersebut pulang untuk disantap saat berbuka.
Sayangnya, harapan menikmati hidangan tersebut berubah menjadi kekecewaan. Saat paket makanan dibuka di rumah, sebagian siswa menemukan belatung di dalam bandeng presto yang dibagikan.
Belatung Ditemukan Saat Makanan Dibuka
Kepala SMPN 1 Jepara, Lisna Handayani, membenarkan adanya laporan dari siswa mengenai kondisi makanan tersebut. Ia menjelaskan, belatung pertama kali diketahui oleh siswa setelah membuka kemasan makanan.
Menurutnya, belatung terlihat bergerak di dalam ikan bandeng yang menjadi menu utama program MBG hari itu.
“Ketika plastik dibuka, siswa melihat ada belatung yang bergerak di dalam bandeng presto. Setelah dicek, ternyata memang benar makanan tersebut tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Tidak hanya ikan yang bermasalah, beberapa paket makanan juga dilaporkan berisi roti yang sudah berjamur.
Mengetahui kondisi tersebut, banyak orang tua atau wali murid langsung membuang makanan yang diterima anak mereka karena khawatir membahayakan kesehatan.
Bukan Kejadian Pertama
Lisna menambahkan, setiap hari sekolahnya menerima hampir seribu paket MBG untuk para siswa. Namun insiden makanan rusak seperti ini bukan pertama kali terjadi.
Sebelumnya, pihak sekolah juga pernah menerima menu yang tidak layak konsumsi, seperti sayuran busuk, buah yang sudah rusak, hingga bakso yang kualitasnya menurun.
“Kami tentu berharap kualitas makanan lebih diperhatikan. Program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar dijaga,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala SMPN 4 Jepara, Abdul Kohar. Ia meminta pihak penyedia layanan makanan meningkatkan pengawasan serta memastikan standar gizi dan kualitas makanan terpenuhi.
Menurutnya, proses kontrol kualitas harus diperketat mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah.
SPPG Akui Ada Menu Rusak
Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepara, Musthofa Wildan, membenarkan adanya laporan mengenai menu MBG yang rusak pada hari tersebut.
Laporan pertama diterima pada Kamis sore saat waktu berbuka puasa. Setelah dilakukan pengecekan, pihaknya menemukan bahwa kasus serupa terjadi di beberapa wilayah layanan, termasuk Kuwasen dan Bandengan yang berada dalam satu yayasan pengelola.
Menurut Wildan, dugaan awal mengarah pada kurangnya pengawasan dari pihak pemasok bahan makanan.
“Dari hasil konfirmasi dengan pihak supplier, kemungkinan terjadi kekurangan pengawasan pada proses penyediaan makanan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa saat proses distribusi sebenarnya belum terlihat adanya belatung. Namun beberapa jam setelah makanan diterima, kondisi tersebut baru muncul.
Dinas Terkait Lakukan Investigasi
Pada Jumat, 6 Maret 2026, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, puskesmas setempat, serta pemerintah daerah langsung melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
Selain itu, tim satuan tugas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat kabupaten juga turun tangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut.
SPPG menyatakan akan mendata seluruh sekolah yang menerima menu rusak dan mengganti makanan tersebut pada hari layanan berikutnya.
“Kami akan mengganti seluruh menu yang terbukti tidak layak konsumsi,” ujar Wildan.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah, siswa, dan orang tua atas kejadian tersebut.
Evaluasi dan Kemungkinan Penghentian Sementara
Wildan mengatakan pihaknya bersama Satgas Jepara juga akan melaporkan kejadian ini kepada pimpinan BGN di tingkat pusat.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penghentian sementara operasional layanan SPPG guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan distribusi makanan.
Apabila keputusan tersebut disetujui oleh BGN pusat, maka operasional layanan akan dihentikan sementara hingga proses perbaikan selesai.
Ke depan, pihak pengelola berharap sistem pengawasan dapat diperketat, termasuk transparansi menu harian yang diberikan kepada sekolah, mulai dari komposisi makanan hingga angka kecukupan gizi.
Selain itu, beberapa pihak juga mengusulkan agar proses produksi makanan dilakukan langsung oleh dapur SPPG, bukan hanya mengandalkan pemasok luar, sehingga kualitasnya bisa lebih terjamin.
Editor : Mahendra Aditya