JEPARA – Kabupaten Jepara meraih nilai 95,85 dalam visitasi tahap ketiga Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Capaian tersebut menjadi modal untuk mempertahankan predikat Informatif yang diraih pada 2025.
Hasil penilaian disampaikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono, Setda Jepara, Kamis (5/11/2026).
Nilai tersebut berasal dari tiga komponen penilaian. Jepara memperoleh skor 97 untuk presentasi, 92 untuk verifikasi dokumen, dan 99 pada uji studi kasus.
Meski demikian, nilai visitasi belum menjadi hasil akhir. Skor tersebut masih akan digabungkan dengan hasil uji publik yang direncanakan berlangsung pada 7–9 Desember 2026.
Uji Studi Kasus Jadi Komponen Penilaian Baru
Setiawan menjelaskan, uji studi kasus merupakan variabel tambahan dalam penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini.
Pengujian tersebut bertujuan melihat kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam merespons permohonan informasi yang diajukan masyarakat. Pemohon dapat berasal dari perorangan, kelompok, maupun badan hukum.
Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan informasi menjadi bagian penting dari keterbukaan publik, bukan sekadar kelengkapan dokumen dan paparan program.
“Dua tahun berturut-turut ini saya mendapatkan jatah untuk melakukan visitasi di Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan seperti tahun kemarin dapat predikat informatif. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur terus ditingkatkan,” tuturnya.
Dia berharap Bupati atau Wakil Bupati Jepara dapat hadir dalam tahapan uji publik mendatang. Kehadiran pimpinan daerah menjadi salah satu unsur yang diperhitungkan dalam penilaian.
Wabup Minta Perangkat Daerah Perkuat Transparansi
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar berharap daerahnya kembali meraih predikat Informatif seperti tahun sebelumnya.
Dia meminta seluruh perangkat daerah berperan aktif dalam mewujudkan keterbukaan informasi, termasuk dalam penyampaian informasi anggaran dan pelaksanaan pemerintahan.
“Transparansi anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi komitmen bersama. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar menegaskan, keterbukaan informasi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selaku Atasan PPID, dia meminta setiap organisasi perangkat daerah proaktif menyediakan informasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan program kepada masyarakat.
“Harapannya, masyarakat itu tidak mencari informasi, tetapi kita yang menyediakan. Jadi jangan sampai masyarakat bertanya dulu, terus kita baru menyediakan,” ujarnya.
Ary juga meminta perangkat daerah mengaktifkan kembali website masing-masing dan mengintegrasikannya dengan portal PPID. Dia mendorong pengembangan satu dashboard agar penyediaan informasi lebih terkoordinasi dan masyarakat dapat mengakses data melalui satu pintu.
Jepara Pernah Raih Predikat Informatif pada 2025
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Jepara Budhi Sulistyawan memaparkan sejumlah kanal digital yang digunakan untuk menyediakan informasi publik. Di antaranya portal jepara.go.id, berita.jepara.go.id, ppid.jepara.go.id, serta platform SAMUDRA yang memuat data dan informasi layanan publik.
Sementara itu, Tenaga Ahli Keterbukaan Informasi Publik Jawa Tengah Afrizal memaparkan capaian Jepara dalam dua tahap awal penilaian Monev 2026. Jepara memperoleh skor 95,6 pada tahap pertama dan 84,65 pada tahap kedua.
Pada 2025, Kabupaten Jepara berhasil meraih predikat Informatif setelah beberapa tahun berada pada kategori Menuju Informatif. Saat itu, nilai presentasi mencapai 88, verifikasi dokumen 97, dan visitasi 94,75.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Patra Semarang Convention Hotel, 16 Desember 2025. Jepara menjadi satu dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang meraih predikat tertinggi tersebut.
Dengan nilai visitasi 95,85, Jepara kini bersiap menghadapi tahapan uji publik pada Desember mendatang. Hasil akhir penilaian akan menentukan apakah predikat Informatif dapat dipertahankan.
Editor : M. Khoirul Anwar