JEPARA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jepara belum merata. Karimunjawa belum tersentuh.
Hingga saat ini, belum ada satu pun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan tersebut yang beroperasi, untuk menyalurkan makanan kepada para siswa.
Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Jepara M. Ibnu Hajar mengatakan, keberlanjutan program MBG di Karimunjawa masih menunggu kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan belum beroperasinya dapur di wilayah tersebut.
"Di Karimunjawa belum ada yang beroperasi. Tindak lanjutnya seperti apa, tergantung BGN pusat. Saya juga belum tahu persoalannya apa, apakah ada efisiensi atau kebijakan lain," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan operasional dapur maupun penambahan penerima manfaat.
Seluruh keputusan terkait kebutuhan dan pemetaan sasaran program berada di tangan BGN.
"Kami tidak punya kebijakan ke arah sana. Yang punya data dan peta dari BGN," tambahnya.
Kondisi tersebut membuat pihaknya kerap menerima pertanyaan dari sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapatkan program MBG.
Namun, pemerintah daerah belum bisa memberikan kepastian kapan layanan tersebut mulai berjalan.
Secara keseluruhan, masih ada sekitar 50 dapur SPPG di Kabupaten Jepara yang belum beroperasi.
Di sisi lain, persoalan juga muncul pada dapur SPPG yang sudah berjalan.
Sejumlah dapur mengalami penurunan jumlah penerima manfaat atau porsi makanan yang disalurkan.
Gus Hajar menyebut, ada dapur yang sebelumnya menyalurkan hingga 2.000 porsi, kini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 1.000 porsi.
Penyesuaian tersebut juga merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kami juga tidak tahu. Itu kebijakan pusat. Sekarang sistemnya semua dari pusat," katanya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Satgas MBG Jepara mulai menghimpun data dari para kepala SPPG.
Data penurunan jumlah porsi itu nantinya akan menjadi bahan koordinasi dan disampaikan secara resmi kepada BGN.
"Kami baru mengumpulkan data penurunan porsi. Akan bersurat ke BGN," tandasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya