JEPARA — Abrasi masih menjadi momok dan persoalan yang terus membayangi Desa Bulakbaru, Kecamatan Kedung.
Garis pantai dan daratan terus dicaplok lautan setiap tahun. Sementara desa tersebut merupakan kawasan relokasi warga Bulaklama yang sebelumnya terdampak abrasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam agenda Ngopi Bareng Petinggi di Bulakbaru, yang dijalankan Bupati Jepara pada Selasa (29/9).
Sejumlah langkah dibincangkan, untuk menjaga keberlangsungan permukiman sekaligus mengembangkan potensi ekonomi Desa Bulakbaru.
Petinggi Bulakbaru, Purwoko, mengatakan abrasi di wilayahnya masih terus terjadi.
Bahkan, berdasarkan pengamatan di lapangan, pengikisan garis pantai bisa mencapai sekitar 5 hingga 10 meter dalam setahun.
Menurutnya, upaya penanganan abrasi selama ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembangunan penahan gelombang hingga penanaman mangrove.
Namun, penanaman mangrove dinilai belum cukup efektif, apabila tidak dibarengi dengan bangunan penahan gelombang.
Sebab, bibit yang ditanam kerap rusak atau hilang ketika gelombang tinggi dan pasang datang.
“Kalau kami menanam mangrove, bibitnya setiap tahun mesti hilang karena kena gelombang. Kita tidak punya penahan gelombang seperti daerah yang memiliki batuan di pantainya,” ucapnya.
Ia beserta warga, tak ingin sejarah Bulaklama kembali terulang. Kekhawatiran terbesar warga telah muncul, ketika abrasi perlahan mencapai area tambak garam.
Bulakbaru merupakan kawasan yang ditempati warga hasil relokasi dari Bulaklama pada awal dekade 1980-an.
Seiring waktu, masyarakat membangun kehidupan baru dengan mengembangkan sejumlah potensi desa, mulai dari mebel, garam hingga wisata pantai.
Purwoko berharap kondisi tersebut tidak kembali terulang. “Jangan sampai desa ini seperti Bulaklama yang hilang dan musnah,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, abrasi telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Sejumlah lahan yang sebelumnya digunakan masyarakat, termasuk untuk produksi garam, kini telah terdampak pengikisan pantai.
Pemkab Intervensi Infrastruktur
Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar mengatakan pemerintah kabupaten akan melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi desa.
Menurutnya, kemajuan Kabupaten Jepara tidak dapat dilepaskan dari kemajuan di tingkat desa.
Karena itu, persoalan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi desa perlu mendapat perhatian.
“Kalau ada permasalahan di desa, pemerintah kabupaten bisa membantu melakukan intervensi. Kemajuan kabupaten berawal dari kemajuan desa,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan desa.
Pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan untuk kemudian ditangani secara bertahap.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan penanganan jalan desa akan mulai diintervensi pada 2027 dan ditargetkan tuntas pada 2028.
Selain jalan, pemerintah juga akan menginventarisasi kondisi jembatan yang menjadi bagian dari akses masyarakat.
Jembatan yang kondisinya masih baik tetapi membutuhkan pelebaran juga akan dikaji.
Di samping itu, penguatan ekonomi masyarakat Bulakbaru juga menjadi bagian dari pembahasan.
Sektor garam menjadi salah satu potensi yang akan diperkuat.
Ke depan, kebutuhan petani terhadap membran plastik untuk meningkatkan produksi garam juga akan diupayakan.
Di sisi lain, potensi wisata pantai Bulakbaru akan dikembangkan. Pemerintah daerah berencana memperbaiki infrastruktur menuju kawasan wisata Pantai Segoro, termasuk akses jalan dan penerangan jalan umum (PJU).
Pengembangan wisata tersebut, diharapkan tidak hanya membuka aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat, tetapi juga membuat kawasan pantai lebih tertata.
Persoalan lain seperti sampah dan perbaikan fasilitas balai desa turut menjadi bagian dari pembahasan.
Sementara itu, terkait rencana pembangunan giant seawall, mas Wiwit menyebut hingga kini masih menunggu pemerintah pusat.
Untuk wilayah Jepara, penanganan yang berjalan masih berfokus pada penanaman mangrove.
“Giant seawall masih proses. Kalau di Jepara ini masih tahap penanaman mangrove,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi pantai Bulakbaru memang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih kuat. Sebab, tidak memiliki perlindungan alami berupa batuan yang mampu meredam gelombang.
Selain konservasi, penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan wisata menjadi bagian dari strategi yang akan dilakukan pemerintah. Penanganan teknis.(fik)
Editor : Mahendra Aditya