JEPARA — Jepara memiliki ratusan penyintas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan.
Gangguan kesehatan yang dialami baik siswa maupun guru, beberapa kali terjadi di Jepara.
Namun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tak mendapatkan sanksi tegas. Alih-alih dicabut izinnya, SPPG hanya diberhentikan operasionalnya, itu pun sementara.
Dalam rentang Agustus hingga pertengahan September 2026, sedikitnya 258 penerima manfaat dari tiga kejadian berbeda dilaporkan mengalami keluhan pencernaan.
Rangkaian kasus itu menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara, yang kini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk kondisi dapur SPPG.
Kasus yang terjadi pada Agustus 2026 di SMPN 2 Jepara. Sebanyak 123 orang, terdiri atas 110 siswa dan 13 guru, mengalami keluhan mual hingga diare setelah menyantap menu beef teriyaki.
Sejumlah siswa sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun, seluruhnya berhasil pulih dan tidak terdapat yang rawat inap maupun menelan korban jiwa.
Setelah itu, juga kembali dilaporkan pada awal September 2026 di SPPG Mlonggo Sekuro 01.
Sebanyak 118 penerima manfaat, terdiri atas 106 siswa dan 12 guru, mengalami gangguan pencernaan. Meliputi para siswa di SDN 1 Srobyong, SMK-MA Nawa Kartika.
Belum berselang lama, keluhan serupa kembali muncul pada 16 September 2026.
Kali ini terjadi pada penerima MBG di SDN Karangkebagusan dan SDN Kauman.
Sebanyak 17 orang, terdiri atas 14 siswa dan tiga guru, mengalami keluhan setelah menyantap menu ayam katsu.
Mereka mendapat penanganan di RS PKU Aisyiyah dan seluruhnya diperbolehkan pulang, setelah menjalani rawat jalan maupun penanganan singkat.
Rangkaian kejadian tersebut menambah catatan gangguan kesehatan yang muncul dalam pelaksanaan MBG di Jepara.
Sebelumnya, pada 2025, sebanyak 35 siswa di Banjaran, Kecamatan Bangsri, juga dilaporkan mengalami gejala yang mengarah pada keracunan.
Namun, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel menu MBG saat itu tidak menemukan bakteri penyebab keracunan.
Sekretaris DKK Jepara dr. Hesti Prihandari mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan proses penyediaan makanan sesuai petunjuk teknis.
"Evaluasi dinas adanya keracunan MBG, karena masih ada SPPG yang tidak melakukan sesuai petunjuk teknis," tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah keberadaan Escherichia coli (E. coli).
Bakteri tersebut menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan higienitas makanan.
Keberadaannya dapat mengindikasikan pencemaran yang berasal dari air, kebersihan tangan penjamah makanan, maupun sanitasi peralatan dan dapur yang belum memenuhi standar.
“Keracunan sering kali disebabkan oleh E. coli ini berkaitan dengan higienitas bahan makanan. Air yang digunakan serta penjamah makanan yang melakukan proses pengolahan, dimungkinkan terkontaminasi (feces),” jelasnya.
Bakteri E. coli berasal dari kotoran manusia dan hewan.
“Pada makanan menunjukkan adanya pencemaran air, kebersihan tangan pengolah, kurang terjaga atau sanitasi alat makan dan dapur tidak higienis,” terangnya.
Di samping itu, makanan matang yang dibiarkan pada suhu ruang lebih dari dua jam, juga memiliki risiko lebih besar menjadi tempat berkembangnya bakteri.
Pihaknya juga telah melakukan sidak. Hasil evaluasi dan sidak kemudian dituangkan dalam rekomendasi kepada pemangku kepentingan.
Rekomendasi tersebut berisi temuan di lapangan yang harus ditindaklanjuti, untuk memperbaiki proses pengolahan dan penyajian makanan.
Namun, kewenangan Satgas MBG di daerah memiliki batas.
Hesti menegaskan, Satgas MBG tingkat kabupaten maupun kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menutup operasional SPPG.
"Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menutup SPPG," ucapnya.
Evaluasi masih harus menempuh jalan panjang, tidak berhenti pada pencatatan jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan.
Persoalan higienitas, sanitasi dapur, penanganan makanan matang, hingga kepatuhan terhadap petunjuk teknis menjadi bagian yang harus diperiksa secara menyeluruh. Utamanya dari ratusan SPPG di Jepara.
Selain itu, berbagai keluhan kesehatan dalam waktu berdekatan, membuat pengawasan terhadap rantai penyediaan makanan MBG menjadi semakin penting.
“Kami akan memberikan rekomendasi kepada SPPG, tentang sidak agar ditindaklajuti sesuai temuan tersebut,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya