MLONGGO — Bau anyir menguar di Perairan Pantai Pailus, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara pada Rabu (26/8).
Tumpukan limbah diduga berasal dari tambak udang vaname milik PT Ghana Utamadi Duniara masih tampak menutupi pasir putih.
Tak sedikit pula limbah yang terombang-ambing, maju-mundur terbawa ombak di bibir pantai.
Masyarakat, nelayan kecil, pengelola wisata, pemilik warung, hingga petambak di kawasan, mengeluhkan keadaan tersebut.
Pencemaran itu disebut telah berlangsung lebih dari sebulan.
Kondisi air laut berubah kotor dan dipenuhi lumut yang menempel pada jaring nelayan.
Selain mengganggu aktivitas melaut, kondisi tersebut juga berdampak terhadap aktivitas wisata dan usaha warga di sekitar Pantai Pailus.
Salah satu pemilik warung di Pantai Pailus, Ega (20), mengatakan kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak sekitar sebulan terakhir.
Air laut yang tercemar membuat pengunjung tidak nyaman untuk mandi karena terdapat banyak lumut, berbau. Gatal di kulit.
"Sudah sebulanan. Lumutnya membuat gatal, jadi pengunjung tidak bisa mandi. Baunya juga anyir," ujarnya, pada Rabu (26/8).
Ia menyebut, saat ini alat berat, satu unit ekskavator telah didatangkan. Untuk membersihkan dan mengangkuti limbah dari badan pantai.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Karya Utama Samudra sekaligus Ketua PKNJU, Dwiyanto, mengatakan pencemaran tersebut amat merugikan nelayan kecil yang mengandalkan hasil tangkapan rajungan dan ikan.
"Untuk nelayan kecil tidak bisa sama sekali. Tidak bisa mengambil ikan karena jaring penuh lumut," katanya.
Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha wisata.
Dwiyanto menyebut sejumlah pengunjung yang biasanya mandi di sekitar warung-warung di kawasan pantai terpaksa bergeser ke lokasi lain, karena kondisi air yang kotor. Keruh.
"Warung dan kamar mandi yang sebelumnya ramai, kini sepi. Banyak pengunjung yang keceklik karena airnya kotor. Otomatis kamar mandi (tempat bilas, red) tidak ada pemasukan sama sekali," jelasnya.
Tak hanya nelayan dan pelaku wisata, petambak di sekitar Pantai Pailus juga mengaku terdampak.
Dwiyanto menyebut terdapat sekitar 15 petak tambak yang digunakan untuk budidaya udang, bandeng, maupun latoh (anggur laut).
Namun, sejak kondisi air laut tercemar, dirinya tidak berani memasukkan air laut ke tambaknya. Begitupun penggarap tambak tradisional yang lain, karena khawatir komoditas yang dibudidayakan ikut mati. "Serba dilema," ringkasnya.
Menurutnya, tiga kolam latoh yang terlanjur menggunakan air tersebut mengalami kematian sehingga tidak dapat dipanen.
Padahal, komoditas tersebut sebenarnya telah mendekati masa panen.
Misalnya tambak latoh, dalam kondisi normal, satu petak dapat menghasilkan rata-rata sekitar delapan kuintal hingga satu ton latoh.
Untuk harga, hasil panen latoh saat ini berada di kisaran Rp 13 ribu per kilogram dengan masa panen sekitar satu bulan hingga 35 hari.
Sementara untuk bandeng dan udang, masa pemeliharaannya lebih panjang, yakni sekitar empat bulan. Saat ini, usia budidaya di tambaknya baru sekitar 2,5 bulan.
Karena khawatir mengalami kerugian lebih besar, Dwiyanto memilih mengambil sebagian udang lebih awal.
Dwiyanto menduga pencemaran berasal dari pembuangan air limbah tambak yang berada di kawasan Blebak.
Menurutnya, terdapat tempat penampungan air tambak yang sebelumnya tidak dibuang langsung ke laut. Namun, belakangan tanggul disebut dibuka oleh pemilik perusahaan, sehingga air dari tambak mengalir ke laut.
"Awalnya kami berpikir itu limbah laut biasa, kemudian dibiarkan. Lama-kelamaan semakin banyak. Kalau ini limbah alami dari laut, tidak akan berbau," terangnya.
Persoalan tersebut telah beberapa kali dibicarakan dengan pihak pemilik tambak.
Dwiyanto mengatakan pertemuan dengan pemilik tambak (perusahaan) telah dilakukan sebanyak dua kali. Difasilitasi oleh pemerintah desa.
Ia menyebut pada awalnya pihak tambak belum mengakui adanya persoalan pencemaran dan kemudian meminta dilakukan pemeriksaan laboratorium.
Sementara itu, upaya penyelesaian melalui pemerintah desa sebelumnya juga belum menghasilkan kesepakatan.
Dwiyanto menyebut terdapat pemberian mengenai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar Rp 10 juta kepada desa, namun menurutnya dana tersebut tidak berkaitan dengan persoalan kerugian yang dialami masyarakat.
Karena itu, pada Senin (24/8), pihaknya kembali menyampaikan tuntutan melalui Pemdes setempat
Tuntutan tersebut mencakup kompensasi bagi pengelola wisata, pemilik warung, nelayan kecil, serta terutama petambak yang mengalami kerugian.
"Harapan kami, bersama pengelola wisata, warung, dan nelayan kecil harus ada kompensasi dari pihak PT yang diduga menjadi sumber pencemaran," tegasnya.
Untuk kerugian petambak, warga mengajukan tuntutan kompensasi sekitar Rp 375 juta untuk 15 petak tambak yang terdampak.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian agar aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Pailus dapat kembali berjalan.
Terlebih, Pantai Pailus selama ini menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Kudus.
Pada akhir pekan, maupun sore hari, kawasan tersebut ramai dikunjungi wisatawan.
"Jangan sampai karena pencemaran ini nelayan tidak bisa melaut, tambak tidak bisa berproduksi, dan wisata juga terganggu. Kami berharap ada penyelesaian dan kompensasi yang jelas," pungkasnya.(fik)
Editor : Admin