JEPARA – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat dan keluarganya melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang digelar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (12/8).
Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 200 peserta dan menghadirkan berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi serta perkembangan dunia kerja saat ini.
Program PEKA menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan yang diberikan kepada peserta tidak berhenti pada pembayaran manfaat, tetapi dapat dilanjutkan dengan membuka akses terhadap peningkatan kompetensi, peluang usaha, serta pemberdayaan ekonomi yang dapat mendorong penerima manfaat dan keluarganya kembali produktif dan mandiri.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mulai dari Financial Planning bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), edukasi dan sosialisasi Program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan, Digital Marketing, hingga pelatihan bertajuk “Bangkit Bersama AI: Dari Ide Jadi Konten Digital Instan”.
Rangkaian materi tersebut dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada peserta dalam mengelola keuangan keluarga, mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, menjelaskan bahwa pembayaran manfaat jaminan sosial merupakan bagian penting dari perlindungan peserta. Namun demikian, setelah manfaat diberikan, masih terdapat ruang kolaborasi untuk membantu penerima manfaat dan keluarganya agar dapat kembali produktif.
“Kami ingin perlindungan yang dirasakan peserta tidak berhenti ketika manfaat sudah dibayarkan. Melalui PEKA, kami mencoba membuka jalan agar penerima manfaat dapat bertemu dengan berbagai peluang pelatihan, peningkatan kompetensi maupun pemberdayaan ekonomi yang dimiliki para mitra. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai penghubung, sementara keberhasilannya membutuhkan kolaborasi banyak pihak,” ujar Cahyaning.
Program PEKA sendiri merupakan program fasilitasi pasca pembayaran manfaat yang bertujuan menghubungkan keluarga penerima manfaat dengan berbagai program pemberdayaan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun komunitas.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan tidak berperan sebagai pemberi manfaat baru, melainkan sebagai penghubung (connector) antara penerima manfaat dengan ekosistem pemberdayaan yang tersedia.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membangun sumber penghasilan baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza, menyambut positif pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, peningkatan keterampilan menjadi semakin penting seiring dengan perubahan dunia kerja dan semakin berkembangnya pola usaha berbasis digital.
“Kami berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, ini merupakan dukungan yang sangat berarti buat kami dan merupakan kolaborasi yang baik. Jepara memiliki masyarakat yang produktif dan kultur kewirausahaan yang kuat. Ketika kemampuan tersebut dipertemukan dengan literasi keuangan, pemasaran digital dan teknologi, kami berharap peluang untuk tumbuh dan mandiri akan semakin besar,” kata Zamroni.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus, Dewi Mulya Sari, menyampaikan bahwa program PEKA menjadi salah satu bentuk nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat dan keluarganya.
“PEKA merupakan bagian dari upaya kami untuk memperluas dampak perlindungan jaminan sosial. Ketika manfaat telah diterima, kami ingin memastikan bahwa keluarga penerima manfaat juga memiliki akses terhadap berbagai peluang untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Dengan keterampilan pengelolaan keuangan, digital marketing, serta pemanfaatan AI, kami berharap peserta dapat melihat peluang baru yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan,” ujar Dewi Mulya Sari.
Dewi menambahkan, kolaborasi menjadi kunci dalam pelaksanaan PEKA. BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai mitra lainnya.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan satu hari. Yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dikembangkan menjadi aktivitas produktif, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” lanjut Dewi.
Pandangan serupa disampaikan pemerhati jaminan sosial dari BPJS Watch, Timbul Siregar. Ia menilai PEKA merupakan gagasan positif sepanjang pelaksanaannya mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Menurut Timbul, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga perlu dilihat dari perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan, seperti peningkatan kompetensi, kemampuan menghasilkan pendapatan, perkembangan usaha, hingga terciptanya kemandirian ekonomi keluarga.
“PEKA jangan berhenti pada seremoni atau sekadar pelatihan. Ukuran keberhasilannya adalah ketika peserta benar-benar mengalami perubahan setelah mengikuti program, apakah keterampilannya meningkat, usahanya tumbuh, penghasilannya bertambah, dan keluarganya semakin mandiri. Itu yang harus terus dikawal,” tegas Timbul.
Konsep PEKA dikembangkan melalui pendekatan 3P, yaitu Pelatihan, Produktif, dan Profit. Tahap pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan peserta.
Selanjutnya, peserta didorong untuk mengimplementasikan keterampilan tersebut melalui aktivitas produktif yang dapat menghasilkan pendapatan. Pada tahap berikutnya, penerima manfaat diharapkan mampu mencapai kemandirian ekonomi sekaligus kembali memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Dalam pelaksanaannya, PEKA juga menempatkan asesmen, keberhasilan matching dengan program pemberdayaan, serta penyelesaian program sebagai bagian dari indikator keberhasilan.
Pendekatan tersebut diharapkan memastikan program tidak berhenti pada proses pelatihan, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat dan keluarganya.
Melalui pelaksanaan PEKA di Kabupaten Jepara, BPJS Ketenagakerjaan berharap lebih dari 200 peserta yang mengikuti kegiatan dapat memperoleh wawasan dan keterampilan baru yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi masing-masing.
Literasi keuangan diharapkan membantu peserta mengambil keputusan finansial secara lebih bijak, digital marketing membuka peluang pasar yang lebih luas, sementara pemanfaatan AI dapat membantu peserta menciptakan konten dan mengembangkan aktivitas usaha secara lebih efektif.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Dengan mempertemukan penerima manfaat dengan berbagai sumber daya, kompetensi, dan peluang yang dimiliki para mitra, BPJS Ketenagakerjaan optimistis program PEKA dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong keluarga penerima manfaat untuk bangkit, produktif, dan semakin mandiri secara ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan PEKA bukan hanya tentang memberikan pelatihan, tetapi tentang menciptakan perubahan nyata.
Dari pelatihan menuju produktivitas, dari produktivitas menuju penghasilan, dan dari penghasilan menuju kemandirian, sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pekerja serta keluarganya. (*)
Editor : Ali Mustofa