JEPARA — Sejak pagi, ribuan guru dari berbagai desa di Kabupaten Jepara memadati Alun-alun I Jepara, pada Jumat (31/7).
Mereka datang dengan pakaian khas masing-masing, baik pakaian olahraga hingga seragam lembaga.
Selain untuk jalan sehat berkeliling kota, para guru juga menyaksikan proses launching Kartu Guru Sejahtera (KGS) dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.
Kesemuanya yang hadir hendak menjemput harapan yang sama. Mendapatkan perhatian atas pengabdian yang selama ini dijalani.
Hari itu, senyum merekah di wajah para pendidik. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyalurkan bantuan lewat KGS kepada 15.120 guru dari berbagai jenjang pendidikan dan lembaga keagamaan.
Masing-masing menerima bantuan Rp 1,4 juta, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 21,168 miliar.
Bantuan ini bukan sekadar nominal. Melainkan pengakuan atas perjuangan dalam mendidik. Jika sebelumnya terdapat guru yang hanya bergaji Rp 250 ribu, kini lebih layak.
Wajah sumringah turut terpancar dari wajah guru Madrasah Diniyah Al-Inayah Nalumsari Muhajirin (40). Ia yang telah mengabdi selama 15 tahun, mengaku bersyukur atas program tersebut.
Disebutkan, para guru madrasah maupun pondok pesantren, selama ini mengajar lebih karena panggilan hati daripada pertimbangan materi.
"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena jajaran pemerintah memikirkan nasib para pejuang ilmu agama, khususnya guru madrasah dan pondok pesantren. Mudah-mudahan kebijakan ini membuat semua lembaga pendidikan semakin maju dan para pengajarnya lebih sejahtera," jelasnya.
Ia mengatakan menjadi guru madrasah membutuhkan keikhlasan yang besar. Tanpa niat tulus untuk mengabdi, pekerjaan tersebut tidak mudah dijalani.
"Kalau tidak ada niat yang tulus dan ikhlas, tentu tidak akan kuat. Karena itu kami memang sangat membutuhkan perhatian pemerintah dan para wakil rakyat," imbuhnya.
Di antara ribuan penerima, ada pula Surtaman yang telah mengabdikan dirinya sebagai guru selama tiga dekade.
Selama 30 tahun mengajar, ia merasakan bagaimana menjadi pendidik bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hidup yang dijalani dengan penuh kesabaran.
Bagi Surtaman, perhatian pemerintah melalui KGS menjadi penyemangat bagi para guru sepertinya.
Program KGS sendiri tidak hanya sebagai bantuan sosial. Namun menjadi bagian dari strategi Pemkab Jepara dalam memperkuat kualitas pendidikan.
Bupati Jepara Witiarso Utomo meyakini peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik akan berdampak pada meningkatnya semangat mengajar. Terutama kualitas pembelajaran, hingga munculnya sumber daya manusia yang unggul.
Karena itu, selain memperluas jumlah penerima KGS, Pemkab Jepara juga terus mendorong bersama dengan pemerintah pusat melakukan injeksi kebijakan.
Agar para guru, khususnya yang mengajar di lembaga keagamaan dan pendidikan nonformal, memperoleh dukungan yang lebih berkelanjutan.
Apalagi KGS tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, bantuan disalurkan kepada 10.827 guru dengan total anggaran Rp 19,488 miliar. Sementara tahun ini jumlah penerima bertambah menjadi 15.120 orang dengan anggaran Rp 21,168 miliar.
"Alhamdulillah dibanding tahun 2025, penerima manfaat Kartu Guru Sejahtera bisa kita tambah. Ini bukti komitmen kami untuk terus memperkuat kesejahteraan para pendidik di Kabupaten Jepara," ucapanya.
Program KGS menyasar pendidik dan tenaga kependidikan yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara.
Penerima tidak berstatus ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, pendamping PKH, petinggi maupun perangkat desa, serta bukan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Guru penerima bantuan berasal dari berbagai jenjang pendidikan formal, nonformal, dan lembaga keagamaan.
Seperti 539 guru TK, 1.253 guru Kelompok Bermain, 581 guru Satuan PAUD Sejenis, 75 guru TPA, 692 guru RA, 166 guru SD swasta, 246 guru SMP swasta, 5.359 guru TPQ, 3.985 guru Madrasah Diniyah, 1.509 guru pondok pesantren.
37 guru Sekolah Minggu Buddha, empat guru Sekolah Minggu Hindu, 200 guru Sekolah Minggu Kristen, 43 guru SKB, 186 tutor PKBM, serta 245 instruktur LKP.
Meski bantuan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan para guru. Namun, menurutnya, KGS merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap para pendidik, yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Jepara.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Jepara berkolaborasi dengan Komisi VIII DPR RI, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru keagamaan melalui program pemerintah pusat.
Ke depan, guru madrasah, TPQ, dan lembaga keagamaan lainnya diharapkan memperoleh tambahan insentif. Tidak hanya per tahun, tapi Rp 1,2 juta per bulan.
"Saya berharap perhatian terhadap para guru terus meningkat. Jangan melihat besar kecilnya bantuan ini, tetapi semoga menjadi penyemangat untuk terus mengabdi mencerdaskan generasi Jepara," pungkasnya.(fik)
Editor : Ali Mustofa