JEPARA – Sekolah Rakyat (SR) Terpadu Kabupaten Jepara memiliki kawasan existing terluas di wilayah cakupan Jawa Tengah II. Luasnya mencapai sekitar 10 hektare, mengungguli Sekolah Rakyat di Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, hingga Kota Semarang, sehingga dinilai lebih siap mendukung konsep pendidikan berasrama.
Lahan Terluas Dukung Konsep Sekolah Berasrama
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsospermasdes Jepara, Tri Mulyo Mardi Santoso, mengatakan luas kawasan menjadi keunggulan SR Terpadu Jepara.
Menurutnya, area seluas sekitar 10 hektare memungkinkan pengembangan berbagai fasilitas pendukung pendidikan berasrama secara lebih optimal.
Berdasarkan data yang dihimpun, luas lahan SR di Pati mencapai 5,01 hektare, Rembang 5,3 hektare, Sragen 5,9 hektare, Sukoharjo 5 hektare, dan Kota Semarang 6,5 hektare.
Prioritaskan Anak Miskin Ekstrem dan Putus Sekolah
Tri menjelaskan, calon peserta didik diprioritaskan berasal dari keluarga miskin ekstrem atau kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seluruh calon siswa selanjutnya menjalani proses verifikasi, validasi, dan skrining agar penerima program benar-benar sesuai sasaran.
"Data dari pusat kemudian kami breakdown lagi berdasarkan segmen usia dan pemetaan wilayah agar sasaran program benar-benar tepat," katanya.
Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem multikelas sehingga dapat menerima peserta didik dari beberapa jenjang sekaligus.
Sementara bagi Anak Putus Sekolah (APS), pemerintah menyiapkan mekanisme pendidikan kesetaraan. Siswa yang sempat berhenti saat SMP dapat melanjutkan sesuai jenjang terakhir, sedangkan lulusan SD yang belum pernah masuk SMP tetap memulai dari kelas VII.
"Jadi untuk anak putus sekolah ada mekanisme kesetaraan. Tetapi kalau setelah lulus SD belum pernah masuk SMP, maka tetap memulai dari awal di kelas VII," jelasnya.
Guru Direkrut Kemensos, Siswa Dijamin BPJS
Tri mengatakan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Mereka ditargetkan mulai bertugas di Jepara pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Sementara itu, Pemkab Jepara telah membentuk tim transisi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Pengisian guru SD dan SMP dikoordinasikan bersama Disdikpora, sedangkan guru SMA bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Pati.
Pemkab juga menggandeng Dinas Kesehatan untuk menyiapkan layanan kesehatan selama masa awal pendidikan. Seluruh siswa dipastikan menjadi peserta BPJS Kesehatan, dengan Puskesmas Pakis Aji direncanakan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
"Kami akan memastikan semua anak tercover BPJS. Fasilitas kesehatan pertama juga kami dekatkan dengan lokasi Sekolah Rakyat, yaitu di Puskesmas Pakis Aji," ujarnya.
HDukung Program Kartu Sarjana Jepara
Tri berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Menurutnya, program tersebut dapat berjalan beriringan dengan Kartu Sarjana Jepara, sehingga lulusan yang melanjutkan kuliah tetap memperoleh dukungan beasiswa dari pemerintah daerah.
"Yang terpenting anak-anak ini terlebih dahulu mendapatkan akses pendidikan. Setelah itu, berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa Kartu Sarjana, sangat dimungkinkan saling mendukung untuk masa depan mereka," pungkasnya.
Dengan kawasan seluas 10 hektare dan dukungan lintas perangkat daerah, Sekolah Rakyat Terpadu Jepara diharapkan menjadi model pendidikan berasrama yang mampu memperluas akses belajar sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera. (fik/war)
Editor : Admin