JEPARA – Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan tidak boleh ada anak di Kabupaten Jepara yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya. Pemkab Jepara menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari beasiswa, dana CSR, hingga dukungan Baznas agar seluruh anak tetap dapat mengenyam pendidikan.
Pemkab Siapkan Bantuan untuk Anak Kurang Mampu
Pernyataan tersebut disampaikan Witiarso usai berakhirnya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, pemerintah daerah akan turun tangan apabila ada anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
Ia meminta orang tua maupun wali murid segera melapor kepada kepala desa, camat, atau Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jepara apabila menghadapi kendala biaya sekolah.
"Kalau memang tidak bisa masuk sekolah dan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah swasta, silakan menghubungi kepala desa, camat, maupun kepala dinas supaya diajukan. Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah," kata Witiarso, Senin (6/7/2026).
Beasiswa hingga CSR Disiapkan
Witiarso mengatakan Pemkab Jepara akan mencarikan solusi terbaik, baik dengan mengarahkan siswa ke sekolah negeri maupun sekolah swasta terdekat.
Apabila kendala utamanya adalah biaya pendidikan, pemerintah siap memberikan bantuan melalui berbagai sumber pendanaan, seperti beasiswa daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga bantuan dari Baznas.
"Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah gara-gara biaya. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR, lewat Baznas. Kalau memang ada yang membutuhkan, ke depan akan kita anggarkan untuk anak-anak yang tidak mampu," ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan dari pemerintah daerah akan disalurkan langsung ke sekolah sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar tanpa terbebani biaya.
Pendidikan Jadi Investasi Masa Depan
Menurut Witiarso, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan hingga lulus SMA.
Bahkan, apabila ada anak yang telanjur putus sekolah, pemerintah akan mengarahkan mereka mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar tetap memperoleh ijazah.
"Jangan ada anak sekolah putus sekolah sebelum lulus SMA gara-gara biaya. Kalau hanya karena biaya, mohon hubungi pemerintah untuk kita carikan solusinya," tegasnya.
Pemkab Jepara juga terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Komitmen Pemkab Jepara memastikan tidak ada anak putus sekolah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap seluruh anak di Jepara dapat memperoleh hak pendidikan tanpa terhambat persoalan ekonomi.