JEPARA — Masyarakat Desa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo, menggelar rangkaian kegiatan 'Ruwat Alam' dalam peringatan Hari Anti Tambang 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (29-30/5), diisi dengan diskusi lingkungan, kirab gunungan, ruwatan sumber mata air. Termasuk penyampaian pernyataan sikap bersama jaringan warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Pada hari pertama, Jumat (29/5), warga Sumberrejo mengadakan diskusi mengenai persoalan lingkungan, yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.
Kegiatan tersebut mempertemukan petani, nelayan, serta kelompok masyarakat dari Bandungharjo, Pati, Kendal, Cilacap, hingga Dieng.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Sabtu (30/5) dengan ruwatan sumber mata air, yang berlangsung sejak pukul 08.00.
Setelah itu digelar jagongan warga, mural, panggung rakyat, orasi kebudayaan, serta kirab gunungan yang mengelilingi desa sebagai simbol syukur sekaligus ajakan menjaga kelestarian alam.
Salah satu warga Dukuh Toplek, Desa Sumberrejo, Sholikatun (50), mengatakan dampak tambang di Desanya tersebut.
Ia menyebut, selama hampir sepuluh tahun terakhir, masyarakat Dukuh Alang-alang Ombo Desa Sumberrejo, memanfaatkan sumber mata air di Dukuh Toplek untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, keberadaan sumber air tersebut sangat penting bagi masyarakat sekitar, termasuk sebagian warga di wilayah Puncel, Dukuhseti.
"Kalau musim kemarau, sumber mata air ini sangat dibutuhkan warga. Daerah sini memang rawan kekeringan, termasuk Dukuh Nglendoh (Pati, red), Pendem, hingga Tempur," ujarnya, pada Sabtu (30/5).
Ia mengaku khawatir, terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang dapat memengaruhi keberlangsungan sumber mata air.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang kini ditolak warga atas CV. Senggol Mekar, bukan tanpa alasan. Sebab, berpotensi mengganggu kawasan resapan air dan memperbesar risiko banjir saat musim hujan.
"Warga sangat bergantung pada sumber mata air ini. Ada sekitar 150 kepala keluarga di wilayah Toplek yang memanfaatkannya," ucapnya.
Di samping itu, banjir bandang dari limbah tambang yang berlokasi di atas bukit, juga jadi ancaman bagi warga.
Bidang Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, Adetya Pramandira menyampaikan bahwa momentum Hari Anti Tambang, dimanfaatkan sebagai ruang konsolidasi gerakan rakyat.
Dari berbagai wilayah di Jawa Tengah, yang sedang menghadapi konflik lingkungan dan agraria.
"Forum ini mempertemukan gerakan rakyat dari berbagai isu, mulai dari petani, nelayan, masyarakat pesisir, energi, hingga pertambangan. Semua warga yang sedang berjuang di wilayah masing-masing bisa saling terhubung dan menguatkan," sebutnya.
Menurut Dera, sapaan akrab Pramandira, sedikitnya delapan organisasi rakyat hadir dalam kegiatan tersebut.
Tiga di antaranya, sambungnya, sedang menghadapi ancaman kriminalisasi. Akibat perjuangan mempertahankan ruang hidup dan lingkungan mereka.
Ia menilai konsolidasi menjadi penting, karena berbagai kelompok masyarakat menghadapi persoalan yang serupa.
Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang solidaritas untuk memperkuat perjuangan warga. Yang selama ini menghadapi berbagai hambatan hukum maupun administratif.
Khusus terkait konflik yang terjadi di Desa Sumberrejo, Dera masih mempertanyakan sejumlah persoalan administrasi pertanahan, yang diduga berkaitan dengan kepemilikan lahan warga.
Selain itu, mereka juga mendesak adanya transparansi dari pihak Desa Sumberrejo, mengenai perkembangan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan sejak November 2025, tetapi sampai sekarang rekomendasi yang kami harapkan belum turun. Kami juga meminta transparansi terkait dokumen dan aktivitas tambang yang beroperasi di wilayah ini," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jaringan Warga Jawa Tengah yang terdiri dari Laskar Jagat Caping Gunung Desa Sumberrejo, Gerakan Masyarakat Pundenrejo, Gerakan Tani Karangsari, Petani Kawulo Alit Mandiri Dayunan.
Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan, warga Bandungharjo, Forum Nelayan. Hingga Perpustakaan Rakjat Dieng menyampaikan pernyataan sikap bersama, 'Menolak Eksploitasi, Menjaga Ruang Hidup.'
Mereka menilai Jawa Tengah tengah menghadapi krisis sosial dan ekologis, yang ditandai menyempitnya ruang hidup masyarakat akibat kerusakan lingkungan serta perampasan lahan.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengancam kedaulatan pangan warga, tetapi juga masa depan generasi mendatang.
Melalui pernyataan tersebut, mereka mendesak, untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan hak asasi manusia.
Menghentikan perampasan lahan warga dan mewujudkan reforma agraria sejati, menghentikan proyek industri ekstraktif di sektor pertambangan maupun energi. Serta menghentikan berbagai bentuk perampasan ruang laut dan menegaskan warga.
Kegiatan ditutup dengan kirab gunungan, yang diikuti warga sebagai simbol harapan agar alam tetap lestari. Serta sumber-sumber kehidupan masyarakat dapat terjaga dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan.
Pada Sabtu (30/5) malam sejumlah band dan seniman juga menyuarakan keresahan melalui karya-karyanya. Di antaranya ialah dari Kolektif AMPSKP dari Purwokerto.(fik)
Editor : Admin