JEPARA — Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, hingga kini belum dapat beroperasi penuh.
Padahal, kucuran anggaran pembangunan proyek tersebut, mencapai Rp 22 miliar.
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bumiharjo mengeluhkan pinjaman modal usaha, dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tak kunjung cair.
Ketua Kopdes Merah Putih Bumiharjo, Zainal Anis, mengatakan belum adanya pencairan modal, membuat pengelola kesulitan menyiapkan operasional fasilitas yang sudah dibangun pemerintah pusat tersebut.
“Kami sudah mengajukan pinjaman Rp 1 miliar ke LPMUKP, untuk kebutuhan operasional dari hulu sampai hilir. Mulai cold storage, penampungan ikan, sampai pengelolaan hasil. Kalau tidak ada pembiayaan modal, kami mau jalan pakai modal apa,” ungkapnya, pada Jumat (29/5).
Menurutnya, simpanan pokok dan wajib koperasi, tidak akan mampu menutup kebutuhan operasional yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Hingga saat ini terdapat setidaknya 50 orang anggota. Dengan dana dari simpanan pokok ataupun simpanan wajib yang terkumpul sekitar Rp 5 juta.
Sementara berbagai fasilitas utama seperti pabrik es, cold storage, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga sentra kuliner membutuhkan biaya operasional besar sejak awal.
“Kalau tidak ada dukungan modal, ya fasilitas ini nanti hanya jadi bangunan biasa. Tidak bisa meningkatkan usaha nelayan seperti yang diharapkan,” ucapnya.
Zainal mengungkapkan pengajuan pinjaman sebenarnya telah dilakukan setidaknya sejak awal. Hingga sekitar enam bulan ini tak ada progres.
Pada Jumat (6/3) lalu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga telah turun meninjau secara langsung KNMP tersebut.
Namun hingga memasuki Mei 2026, kepastian pencairan belum diterima koperasi.
Selain persoalan modal, KNMP Bumiharjo juga belum bisa dioperasikan karena sejumlah pekerjaan infrastruktur belum selesai.
“Belum lagi listrik tiga phase juga belum masuk. PLN kalau ditanya, jawabannya selalu antre. Setiap kami konfirmasi tidak pernah ada kepastian,” ucapnya.
Disebutkan, pemasangan listrik tiga phase memang kini masih dalam proses. Zainal menilai progres itu berjalan lambat.
“Informasinya dari kontraktor memang masih antre, kini pemasangan tiang listrik. Sudah setengah tahun lebih, belum selesai,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui KKP sebenarnya menargetkan serah terima proyek dilakukan pada Juli 2026.
Namun hingga kini masih banyak temuan pekerjaan, yang belum rampung.
“Pompa air ada yang mati, listrik belum connect, dan masih banyak kekurangan lain. Selama belum diselesaikan, saya belum mau menerima. Kalau saya terima sekarang, nanti justru jadi beban koperasi,” tegasnya.
KNMP Bumiharjo merupakan proyek pemerintah pusat dengan total nilai sekitar Rp 22 miliar, mencakup pembangunan gedung, mebeler, fasilitas pendingin, cold storage, pabrik es, docking kapal, kios nelayan, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Zainal mengatakan sejak awal KKP sebenarnya berharap, pengelolaan dilakukan secara swakelola oleh koperasi nelayan setempat.
Namun tanpa dukungan pembiayaan ataupun akses pinjaman untuk operasional, koperasi nelayan kesulitan menjalankan fungsi usaha secara maksimal.
Sebagai langkah antisipasi, pihak koperasi kini mulai mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga, melalui skema penyewaan fasilitas.
“Kalau akhirnya harus disewakan ke perusahaan, ya kami hanya ikut perusahaan. Kami tidak bisa benar-benar mengembangkan usaha sendiri,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian pencairan pinjaman LPMUKP, serta menuntaskan seluruh pekerjaan proyek agar Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bumiharjo, benar-benar dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.(fik)
Editor : Admin