JEPARA – Efisiensi tenaga kerja mulai membayangi sektor industri di Kabupaten Jepara.
Sejumlah perusahaan besar dikabarkan bersiap mengurangi ribuan pekerja secara bertahap di tengah tekanan ekonomi global, mahalnya bahan baku, hingga melemahnya order ekspor.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza membenarkan, adanya rencana efisiensi tenaga kerja di sejumlah perusahaan.
Kondisi tersebut dipicu penurunan order produksi dan ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu perusahaan yang disebut melakukan efisiensi ialah PT HWI.
Menurut Zamroni, perusahaan tersebut, menyampaikan rencana pengurangan sekitar 4.000 pekerja secara bertahap.
Dari total sekitar 24 ribu karyawan yang dimiliki saat ini.
Namun, efisiensi itu tidak dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) masal.
Perusahaan lebih memilih melakukan penyesuaian dengan tidak mengganti pekerja yang mengundurkan diri atau resign.
“Trennya setelah Lebaran memang ada pekerja yang sudah tidak bekerja lagi atau resign. Itu menjadi hitungan perusahaan. Jadi, ketika ada pekerja resign, tidak ditambah tenaga baru lagi,” ujar Zamroni kemarin.
Dia menjelaskan, hampir setiap hari selalu ada pekerja yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
Sementara PHK yang dilakukan perusahaan relatif kecil dan umumnya disebabkan pelanggaran kedisiplinan atau faktor internal lain.
Selain PT HWI, PT Samwon Busana Indonesia juga disebut melakukan efisiensi tenaga kerja.
Perusahaan itu, mengurangi sekitar 120 pekerja dari total 800 karyawan.
Menurut Zamroni, kondisi industri saat ini menghadapi persoalan berlapis.
Selain tekanan ekonomi global, perusahaan juga dibebani mahalnya harga bahan baku dan tingginya kurs Dollar Amerika Serikat yang menembus lebih dari Rp 17 ribu.
Di sisi lain, pengaruh perang dan kendala distribusi barang turut menyebabkan pengurangan hingga pembatalan order dari luar negeri.
“Harga bahan baku mahal, kurs dolar naik, lalu ada pengurangan order, karena pengaruh perang dan kendala pengiriman barang. Bahkan, ada yang sampai cancel order,” terangnya.
Meski demikian, Pemkab Jepara berupaya membuka peluang kerja baru. Salah satunya melalui pelaksanaan job fair pada 8-9 Mei lalu.
Dalam kegiatan tersebut, tersedia sekitar 2.500 lowongan kerja dengan jumlah pendaftar mencapai 1.700 orang. Baik secara daring maupun datang langsung.
“Lowongan paling banyak masih di sektor operator dan tenaga skill,” katanya.
Pemkab Jepara juga mulai bersiap menghadapi pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang dijadwalkan berlangsung awal hingga pertengahan Juni mendatang.
Pemerintah berharap, seluruh pihak dapat menjaga iklim industri tetap kondusif.
“Kami berharap serikat pekerja, pekerja, dan perusahaan bisa bersama-sama menjaga iklim industri di Jepara. Karena keberlangsungan industri dipengaruhi banyak faktor. Baik internal maupun eksternal,” imbuhnya. (fik/war)
Editor : Ali Mustofa