JEPARA — Kabar dinamika internal di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memantik respons kader di daerah. Di Jepara, sejumlah kader menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak agar persoalan tersebut segera dikonsolidasikan secara internal.
Dinamika yang berkembang di tingkat pusat di antaranya berkaitan dengan perbedaan pandangan sejumlah pengurus wilayah terhadap peran dan intensitas konsolidasi organisasi. Sebagian daerah mendorong penguatan fungsi koordinasi, sementara di sisi lain pihak terkait menegaskan komunikasi dengan wilayah tetap berjalan. Situasi ini dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi internal pasca-Pemilu 2024. Serta kesiapan jelang Pemilu 2029.
Dewan Pakar DPC PPP Jepara, Supriyadi, menilai penyelesaian persoalan seharusnya diawali dengan konsolidasi internal yang mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi.
“Semestinya dikonsolidasikan dahulu di internal PPP. Sebagai partai Islam, yang kita kedepankan adalah tabayun untuk mempersatukan persepsi di antara kepengurusan PPP,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah penyelesaian harus dilakukan cepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tingkat bawah.
“Harus dilakukan lebih cepat, jangan sampai berlarut-larut dalam menangani dinamika internal. Sehingga di tingkat bawah tidak ada kesan bahwa kacaunya PPP di tingkat atas diduga ada yang memainkan di belakang layar. Dinamika politik seperti ini wajar, namun harus segera disikapi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua DPC PPP Jepara, Masykuri, juga berharap dinamika di tingkat DPP segera menemukan solusi. Menurutnya, hal ini berkaitan langsung dengan kesiapan partai menghadapi agenda politik ke depan.
“Kami kader daerah berharap antar pengurus harian di DPP ada solusi demi partai,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahapan menuju Pemilu 2029 sudah mulai berjalan. Pada 2027, partai politik akan menghadapi verifikasi faktual, sementara tahun ini terdapat agenda Musyawarah Cabang (Muscab) yang menjadi bagian penting dari konsolidasi organisasi.
“Proses ini berkesinambungan, karena berkaitan dengan SK DPP dalam mengesahkan kepengurusan. Kalau kondisi ini berlarut-larut, akan semakin berat menghadapi Pemilu,” katanya.
Di tingkat lokal, PPP Jepara masih menunjukkan eksistensinya. Pada Pemilu 2024, PPP berhasil meraih 10 kursi di DPRD Jepara. Namun, jika ditarik dalam satu dekade terakhir, perolehan kursi menunjukkan dinamika yang fluktuatif.
Pada 2004, PPP meraih 14 kursi, kemudian turun menjadi 9 kursi pada 2009 dan 2014. Perolehan kembali meningkat menjadi 10 kursi pada 2019 dan bertahan pada angka yang sama di 2024.
Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Tengah, perolehan kursi PPP juga mengalami penurunan. Dari 9 kursi pada 2019, turun menjadi 6 kursi pada Pemilu 2024
Kondisi di tingkat nasional juga menjadi perhatian, setelah PPP tidak berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI pada Pemilu 2024. Hal ini dinilai sebagai momentum penting untuk evaluasi menyeluruh.
Para kader di daerah berharap, dinamika internal yang terjadi dapat segera diselesaikan secara bijak. Dengan konsolidasi yang kuat dan kepemimpinan yang solid, PPP diyakini masih memiliki peluang untuk kembali menguat di masa mendatang.
Editor : Admin