JEPARA — Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Jepara diisi dengan gelar wicara, yang berlangsung di Pendopo Museum Kartini, Selasa (21/4).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto serta Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Annisa Rengganis sebagai pembicara utama.
Dalam pemaparannya, Mugiyanto menyoroti bahwa peringatan Kartini kerap berhenti pada seremoni tahunan. Di samping itu pihaknya juga menyoroti angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
Ia menyebut, sosok Kartini tidak berjuang untuk dikenang secara simbolik semata, melainkan melalui pemikiran dan tulisan yang mendorong perempuan agar berdiri sejajar dan berani bermimpi besar.
Menurutnya, memahami gagasan Kartini menjadi kunci untuk mendorong kemajuan perempuan, baik di Jepara maupun Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa sejak lahir pada 21 April 1879, Kartini telah menghadapi keterbatasan, termasuk masa pingitan sejak usia 12 tahun yang menutup aksesnya terhadap dunia luar.
“Saya ingin melihat kemajuan bagi perempuan pribumi, saya prihatin melihat mereka tidak boleh belajar dan bercita-cita,” kutip Mugiyanto atas Surat yang ditulis Kartini.
Ia menegaskan, perjuangan Kartini bukan melawan laki-laki ataupun bangsanya sendiri, melainkan melawan sistem yang menganggap pendidikan perempuan sebagai hal yang tidak penting.
Kartini, katanya, memperjuangkan pendidikan sebagai hak asasi, bukan sekadar pemberian.
“Hari ini, perempuan harus dipandang sebagai manusia utuh, yang bisa memimpin, memilih, dan menentukan masa depannya,” tegasnya.
Meski capaian partisipasi perempuan dinilai cukup baik, Mugiyanto mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih besar.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan angka putus sekolah tingkat SMA masih mencapai 2,14 persen, dengan faktor utama kemiskinan, perkawinan anak, dan budaya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan.
Kartini, lanjutnya, telah memberi contoh dengan mendirikan sekolah bagi perempuan di Jepara dan mendorong kerajinan ukir agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi.
“Perempuan yang berdaya secara ekonomi tidak mudah direndahkan,” ujarnya.
Mengutip International Monetary Fund (IMF), Mugiyanto menyebut peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10 persen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemikiran Kartini telah melampaui isu domestik.
Menurutnya, setiap perempuan yang kini menjadi insinyur, menteri, maupun pelaku sektor modern merupakan wujud nyata dari gagasan dalam surat-surat Kartini.
Namun, tantangan zaman berubah. Jika dahulu Kartini menghadapi pingitan fisik, kini perempuan dihadapkan pada “pingitan baru” berupa kekerasan berbasis gender, baik secara daring maupun luring.
Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sekitar 34 persen terjadi di ranah digital.
Bentuknya beragam, mulai dari komentar merendahkan, penyebaran foto pribadi, hingga ancaman yang membatasi kebebasan berekspresi perempuan.
Selain itu, perempuan juga masih menghadapi beban ganda, yang kerap tidak diakui, yakni bekerja di ruang publik sekaligus mengurus urusan domestik.
“Memajukan Indonesia tidak cukup dengan jargon. Perlu keberanian dan sistem yang memberi ruang perempuan menduduki posisi strategis berbasis merit,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Annisa Rengganis menekankan bahwa surat-surat Kartini telah diakui sebagai bagian dari Memory of the World. Menandai pentingnya warisan pemikiran Kartini di tingkat global.
Ia menyebut Kartini sebagai pemikir yang membangun komunikasi lintas budaya melalui tulisan-tulisannya.
Spirit tersebut, menurutnya, perlu terus diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk melalui pendekatan diplomasi budaya dan kuliner.
Momentum Hari Kartini, lanjutnya, menjadi kesempatan untuk tidak hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan perjuangan. Mendorong kemajuan perempuan sebagai bagian dari kemajuan Indonesia secara keseluruhan.(fik)
Editor : Admin