JEPARA — Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Jepara, Selasa (31/3).
Kepadatan paling mencolok terlihat di SPBU. 44.594.22 Krapyak, di mana antrean kendaraan, khususnya sepeda motor mengular, panjang.
Pantauan di lokasi menunjukkan, antrean kendaraan roda dua di jalur pengisian Pertalite mencapai sekitar 40 unit. Kepadatan terjadi selepas waktu Zuhur, saat aktivitas masyarakat berada pada puncaknya. Mulai dari pekerja yang pulang istirahat, pelajar, hingga warga yang hendak melanjutkan aktivitas harian.
Tak hanya panjang, antrean juga berjalan lambat. Setiap pengendara membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa mencapai nozzle pengisian.
Kondisi ini membuat beberapa pengguna kendaraan memilih memutar balik, lantaran panjangnya antrean.
Selain faktor jam sibuk, beredarnya isu kenaikan harga BBM menjelang 1 April 2026, diduga turut memicu peningkatan pembelian oleh masyarakat.
Kendati demikian, Ketua Paguyuban SPBU Jepara, M. Chairudin Ardy, mengaku belum mendapatkan informasi resmi. Terkait dengan penyesuaian harga untuk produk BBM nonsubsidi.
"Sampai saat ini SPBU belum menerima informasi resmi, terkait perubahan harga per 1 April," tanggapnya pada Selasa (31/3).
Menurutnya, di Jepara memang sebagian masyarakat mulai bertanya. Mengenai pemberitaan dan isu adanya kenaikan harga, terutama pertalite dan solar.
"Prediksinya memang ada perubahan untuk produk nonsubsidi, Pertamax dan Dex series, terkait detail perubahannya masih menunggu informasi dari Pertamina," ucapnya.
Ia menegaskan, hingga saat ini BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar diperkirakan masih tetap pada harga semula.
Masyarakat pun diimbau agar tidak panic buying. Sembari menunggu informasi resmi dari pihak Pertamina.
Sementara itu, Manajer SPBU Pertamina 44.594.09 Mulyoharjo, M. Syukron Ni’am, memastikan operasional SPBU tetap berjalan normal.
“Aman, lancar, tiada kendala berarti, sesuai permintaan,” ungkapnya.
Pihaknya juga belum menerima pemberitahuan resmi, terkait kebijakan harga BBM dari Pertamina pusat maupun regional.
"Biasanya update resmi disampaikan sekitar pukul 22.00 melalui website Pertamina. Untuk saat ini belum ada informasi terbaru,” imbuhnya.
Penegasan serupa juga disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan.
Ia menekankan bahwa informasi mengenai proyeksi kenaikan harga BBM yang telah beredar di masyarakat, tidak dapat dipastikan kebenarannya.
“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM per 1 April 2026. Informasi yang beredar di luar saluran resmi (Pertamina) tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
Pertamina juga menekankan pentingnya penggunaan energi secara bijak, terutama di tengah dinamika kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.
Di sisi lain, dampak psikologis dari isu kenaikan harga BBM turut dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah pegunungan dan kepulauan.
Lusi Noor Christina (25) warga Desa Tempur, Kecamatan Keling, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memperparah beban ekonomi warga.
Di tingkat pengecer, harga Pertalite Rp 13 ribu, dan harga Pertamax bisa mencapai Rp 15 ribu per satu liternya.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok di daerahnya sudah relatif tinggi karena faktor distribusi. Daerah pegunungan. Jika harga BBM naik, maka biaya transportasi dan logistik akan ikut terdongkrak.
“Kalau BBM naik, otomatis harga barang juga ikut naik. Di sini saja harga sudah cukup tinggi, apalagi daerah wisata atau wilayah yang jauh dari pusat distribusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak pedagang kecil hingga pemilik usaha bergantung pada kendaraan untuk distribusi barang. Mulai dari penggunaan sepeda motor hingga mobil bak terbuka (colt) untuk belanja dalam jumlah besar.
“Kalau jualan kecil masih bisa pakai motor. Tapi kalau untuk kebutuhan toko besar, pasti pakai mobil. Nah, itu kan sangat bergantung pada BBM,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antara kenaikan harga kebutuhan dengan pendapatan masyarakat yang dinilai belum sebanding. Banyak warga, menurutnya, masih mengandalkan penghasilan setara upah minimum daerah.
“Pendapatan banyak yang masih setara UMR luar, tapi harga barang terus naik. Jadi memang terasa cukup berat,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut sebagian masyarakat masih terbantu dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Seperti halnya pertanian kopi.
Antrean panjang juga terjadi di Karimunjawa pada Selasa (31/3) siang. Warga, khususnya yang juga berprofesi sebagai nelayan amat bergantung pada pertalite. Untuk melaut, mencari cumi atau memanen rumput laut.
Warga Desa Kemujan Bambang Zakaria juga berharap, selain harga yang stabil, juga meminta agar terdapat skema tersendiri. Utamanya dalam pembelian BBM di wilayah Kepulauan.
Antrean BBM yang terjadi di Jepara ini tidak hanya menjadi gambaran tingginya kebutuhan energi masyarakat. Namun juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah isu yang berkembang.
“Ya, kami di kepulauan sini (Desa Kemujan, Karimunjawa) sangat bergantung dengan BBM. Tidak hanya nelayan, tapi juga warga secara umum. Tidak mungkin hanya menggunakan sepeda onthel kayuhan. Jalan naik turun, jarak jauh,” pungkasnya.(fik)
Editor : Admin