JEPARA — Eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dinilai berpotensi memicu krisis energi, serta guncangan ekonomi global.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro, Muhammad Arief Zuliyan, memprediksi dampak invasi tersebut tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah.
Akan tetapi meluas ke sektor perdagangan internasional, energi, hingga konfigurasi geopolitik dunia.
“Sejak konflik ini pecah, sudah banyak prediksi bahwa dampaknya akan ke mana-mana, terutama ekonomi. Biaya perdagangan Internasional pasti naik,” ujarnya pada Minggu (1/3).
Menurut Arief, sekitar 20–30 persen jalur perdagangan internasional melewati Selat Hormuz.
Secara geografis, jalur ini merupakan rute tercepat untuk pelayaran menuju Eropa maupun kawasan Timur Tengah.
Ditutupnya Selat Hormuz, membuat gangguan terhadap jalur perdagangan dunia tidak terhindarkan.
“Dampaknya bukan hanya ke sektor tertentu seperti furniture, tetapi juga energi. Ini urat nadi distribusi minyak dunia,” jelasnya.
Arief pun menyampaikan ancaman potensi krisis energi. Pasalnya, Iran merupakan salah satu pemasok minyak penting, termasuk bagi China dan Rusia.
Dalam situasi perang, produksi dan distribusi energi akan terganggu. Hambatan produksi di tengah konflik serta terganggunya jalur distribusi, akan mendorong kenaikan harga minyak dan Liquefied Natural Gas (LNG) di pasar global.
“Kalau jalur perdagangan terganggu, otomatis biaya distribusi membengkak. Dampaknya sistemik,” ucapnya.
Meskipun demikian, dalam jangka panjang kondisi ini justru bisa mempercepat pergeseran menuju energi terbarukan. Ketika minyak makin sulit didapat dan mahal, negara-negara akan mencari alternatif.
“Ke depan, yang diuntungkan negara yang telah memulai penggunaan energi terbarukan. Pola ini dapat berkembang. Isu minyak dalam kacamata ekonomi bisa meredup pelan-pelan,” ujarnya.
Secara geopolitik, Arief menilai situasi kian kompleks. Timur Tengah semakin terfragmentasi antara kubu pro-Israel dan pro-Iran.
Dalam ranah militer, Iran memiliki jaringan aliansi non-negara seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok pro-Iran di Suriah.
“Pergerakan ini tetap akan bergelora. Iran memberi sinyal bahwa bukan hanya Israel yang dianggap musuh utama, tetapi siapa pun yang bersekutu,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi serangan terhadap negara-negara yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, Oman, dan Irak.
Menurutnya, pola konflik saat ini menunjukkan eskalasi yang semakin berani dan terbuka.
Namun Arief mengingatkan bahwa dalam hukum internasional, serangan terhadap warga sipil bertentangan dengan Piagam PBB (UN Charter).
Dalam perang, target seharusnya bersifat militer, bukan fasilitas sipil.
“Persoalannya, dalam sistem internasional itu sifatnya anarki. Tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. Hukum internasional tidak sekuat hukum nasional yang punya aparat penindak,” terangnya.
Arief juga melihat dampak konflik ini merembet hingga ke ranah domestik Indonesia.
Polarisasi opini publik mulai terlihat, terutama terkait sentimen ideologis dan teologis terhadap Iran.
“Di Indonesia masih terpecah antara yang pro dan tidak pro Iran. Kadang fanatisme ideologis membutakan mata,” katanya.
Ia mengingatkan agar konflik luar negeri tidak berkembang menjadi polarisasi internal, berbasis sentimen mazhab atau keagamaan.
Di sisi lain, Arief menilai Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Dalam konteks global, Indonesia kerap dipandang sebagai middle power yang cukup mewakili negara berkembang.
Namun ia mengkritisi kecenderungan diplomasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang menurutnya lebih bersifat simbolik daripada substantif.
"Dalam politik bebas aktif, harusnya konsisten dan substantif. Dunia butuh kompas moral pemimpin, bukan sekadar panggung internasional,” tegasnya.
Arief memprediksi konflik ini masih jauh dari kata damai. Prinsip ideologis dan kepentingan strategis kedua belah pihak dinilai bertolak belakang, sehingga peluang eskalasi tetap terbuka.
“Kalau melihat dinamika sekarang, situasinya masih sangat sulit. Bahkan ada kekhawatiran mengarah pada konflik yang lebih luas,” katanya.
Ia menegaskan, yang hari ini dibutuhkan ialah kompas moral pemimpin-pemimpin bangsa. Terlebih dalam menetapkan kebijakan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen nyata pada perdamaian dunia. Tanpa itu, dampaknya tidak hanya regional, tapi benar-benar global,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya