JEPARA — Upaya pemulihan pascabencana longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, masih menghadapi tantangan serius.
Sejumlah akses jalan utama desa masih dalam kondisi rawan longsor. Bahkan beberapa titik mengalami kerusakan berat hingga menggantung. Sehingga belum layak dilalui kendaraan berat.
Petinggi Desa Tempur, Mariyono, menyampaikan bahwa masa tanggap darurat bencana berlangsung hingga Jumat (6/2).
Setelah itu, tahapan akan masuk ke fase pemulihan (recovery), yang sebagian besar penanganannya berada di bawah koordinasi dinas teknis, khususnya Dinas PUPR.
“Setelah ini, tinggal recovery. Yang menangani jalan utama dan infrastruktur besar itu PUPR. Sementara desa fokus pada aset-aset desa yang rusak, tapi itu pun sangat tergantung ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, keterbatasan dana menjadi persoalan utama. Untuk tahun anggaran 2026, Dana Desa Tempur hanya dikucur Rp 352 juta.
Jumlah tersebut dinilai jauh dari kata cukup untuk membiayai pemulihan infrastruktur secara menyeluruh. Terutama akses jalan yang dapat dilintasi kendaraan berat (muatan).
“Kalau mengandalkan dana desa saja jelas tidak cukup. Pemulihan ini perlu sokongan anggaran yang lebih besar, supaya kendaraan berat seperti truk bisa melintasi Jalan Utama Desa Tempur,” ujarnya.
Selain jalan, pemerintah desa juga tengah melakukan inventarisasi lahan pertanian warga yang puso. Imbas banjir dan longsor.
Saat ini, pendataan sawah yang mengalami puso masih dilakukan secara bertahap dengan menghimpun data dari kelompok tani (poktan).
“Rekapnya belum detail, masih kami kumpulkan dari data kelompok tani. Tapi sudah terlihat cukup banyak lahan yang terdampak,” jelasnya.
Di sisi lain, pemetaan jalur rawan longsor terus dilakukan. Termasuk upaya pembukaan jakur alternatif baru.
Seperti Jalur Sumanding–Duplak, misalnya, hingga kini belum tersambung penuh. Terdapat sekitar 2–3 kilometer akses yang masih sempit, dari total panjang sekitar 7 kilometer.
“Kondisi kontur tanahnya padas dan cukup curam, jadi tidak bisa disambungkan tanpa bantuan alat berat,” atanya.
Sementara itu, jalur rintisan Tempur–Rahtawu juga belum sepenuhnya terbuka. Jalur ini pertama kali dirintis pada 2004–2005, namun pada 2006 jembatan penghubungnya putus.
Upaya pembukaan dulunya sempat dilakukan hingga mencapai punggung bukit. Namun akses dari punggung bukit menuju Rahtawu hingga kini belum terealisasi.
Dengan masih banyaknya jalan rawan longsor, akses yang menggantung, serta keterbatasan anggaran desa. Pemdes Tempur berharap adanya dukungan serius dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Agar pemulihan pascabencana tidak berjalan lambat dan bersifat parsial, tetapi menyeluruh dan berkelanjutan.(fik)
Editor : Mahendra Aditya