JEPARA — Pemerintah Kabupaten Jepara kembali mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Sarjana pada 2026.
Program ini disiapkan untuk mendukung pemuda asal Jepara agar dapat menempuh pendidikan tinggi sebelum berkiprah membangun daerah. Tahun ini, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1 miliar.
Program Kartu Sarjana menyasar mahasiswa asal Jepara yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar Kabupaten Jepara.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Ratib Zaini, menyampaikan bahwa program tersebut kini telah memasuki tahap penetapan anggaran dan persiapan teknis pelaksanaan.
“Setelah Lebaran nanti kami mulai persiapan lebih lanjut. Anggaran Rp 1 miliar untuk Kartu Sarjana sudah ditetapkan,” ungkap Ratib, Selasa (27/1) di sela kegiatan Bupati Jepara Witiarso Utomo Ngantor di Desa Rajekwesi.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Jepara juga berupaya memperluas cakupan penerima manfaat dengan menjajaki kerja sama bersama Baznas. Ratib menegaskan, program ini terbuka bagi seluruh mahasiswa asal Jepara, tanpa dibatasi lokasi perguruan tinggi.
“Mahasiswa Jepara yang kuliah di Jepara maupun di luar daerah tetap berhak mengakses program ini,” jelasnya.
Sebagai gambaran, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, besaran bantuan yang diberikan berbeda berdasarkan lokasi perguruan tinggi. Mahasiswa yang kuliah di Jepara menerima bantuan Rp 1,5 juta per orang per tahun, sedangkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Jepara menerima Rp 1 juta per orang per tahun.
Pada tahun lalu, jumlah penerima manfaat tercatat hampir 500 mahasiswa, dengan total realisasi anggaran sekitar Rp 600 juta. Perbedaan nominal bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi pendidikan.
Memasuki 2026, Ratib menegaskan bahwa alokasi anggaran Kartu Sarjana meningkat signifikan menjadi Rp 1 miliar. Bantuan ini akan diberikan kepada mahasiswa dari semua jurusan, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kartu Sarjana ini sifatnya bukan hibah. Jadi tetap ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima,” tegasnya.
Saat ini, Disdikpora Jepara masih melakukan penyesuaian terkait persyaratan penerima manfaat. Ratib menyebutkan, syarat yang diberlakukan pada 2026 belum tentu sama dengan tahun sebelumnya.
“Pada pelaksanaan sebelumnya masih mempertimbangkan SKTM. Untuk tahun ini, persyaratan akan kami umumkan kembali setelah difinalkan,” pungkasnya. (fik/war)
Editor : Mahendra Aditya