Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Desa Tempur Keling Terisolasi Sepekan, Pemkab Jepara Siapkan Jalan Alternatif

M. Khoirul Anwar • Senin, 19 Januari 2026 | 08:22 WIB

PULIHKAN: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi longsor Desa Tempur pada Jumat (16/1).
PULIHKAN: Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi longsor Desa Tempur pada Jumat (16/1).

JEPARA - Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, terisolasi lebih dari sepekan akibat longsor yang memutus jalan dan jembatan utama sejak Jumat (9/1).

Sebanyak 3.642 warga terdampak karena akses keluar-masuk desa belum dapat dilalui kendaraan roda empat.

Pemerintah Kabupaten Jepara kini menyiapkan jalur alternatif sekaligus menyusun rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana yang akan diajukan ke BNPB.

Pemerintah Daerah Jepara tengah menyusun dokumen rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling.

Usulan tersebut akan diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan estimasi kebutuhan anggaran lebih dari Rp100 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan anggaran tersebut mencakup pembangunan kembali jalan dan jembatan yang putus, serta penerangan jalan di wilayah terdampak longsor.

“Rekonstruksi dan rehabilitasi sedang kami susun untuk diajukan ke BNPB. Di dalamnya termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta penerangan jalan,” ujar Ary.

Selain pemulihan akses utama, Pemkab Jepara juga menyiapkan jalur alternatif sebagai langkah antisipasi agar warga Desa Tempur tidak kembali terisolasi jika longsor terjadi di kemudian hari.

Jalur alternatif direncanakan melalui rute Sumanding–Duplak, Desa Tempur.

“Menuju Tempur ada dua akses. Selain jalur utama yang terdampak longsor, ada jalur alternatif melalui Sumanding–Tempur, sehingga masih ada akses ketika terjadi longsor,” jelasnya.

Untuk merealisasikan jalur tersebut, Pemkab Jepara telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Perhutani karena sebagian trase jalan berada di kawasan hutan.

Pembukaan jalur dilakukan sambil berjalan seiring penyelesaian administrasi.

“Lahan Perhutani sudah ada MoU. Kami diperintahkan melaksanakan pembukaan jalan sambil menuntaskan administrasi,” ungkap Ary.

Meski demikian, Ary menegaskan fokus utama saat ini adalah memulihkan akses jalan dan jembatan utama agar dapat dilalui kendaraan roda empat.

Akses tersebut menjadi kunci pengiriman alat berat ke wilayah atas Desa Tempur.

“Kepala BNPB juga menekankan akses harus bisa dilalui, terutama roda empat. Sebelum alat berat dikirim ke atas, jalan harus terbuka,” tegasnya.

Pada Minggu (18/1), satu unit ekskavator telah berhasil menyeberang sungai dan menjangkau titik-titik longsor yang menutup jalan menuju Desa Tempur.

Pemulihan tahap awal dilakukan dengan menyingkirkan material longsor dan membangun kembali jembatan yang putus.

Selain itu, BNPB juga menganjurkan relokasi bagi warga yang rumahnya berada di zona rawan longsor dan dinilai membahayakan keselamatan.

“Beberapa rumah kondisinya membahayakan. Relokasi akan dibahas bersama pemerintah kecamatan dan desa.

Pemda menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan rumah dilakukan oleh BNPB,” imbuh Ary.

Pemkab Jepara dijadwalkan menggelar rapat koordinasi lintas dinas pada Senin (19/1) untuk membahas rencana rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Desa Tempur dan wilayah sekitarnya. (fik/war)

 

Editor : Ali Mustofa
#jepara #warga #banjir #Pemkab Jepara #relokasi #tempur #bnpb #bencana #longsor