JEPARA — Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Jepara terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5 miliar untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.
Bupati Jepara Witiarso Utomo turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak dengan membagi tim monitoring menjadi dua wilayah.
jepara
Baca Juga: Update Bencana Mayong Jepara: 232 Hektare Sawah Terendam, Bupati Turun Langsung Tinjau Lokasi
Bupati memimpin peninjauan di wilayah selatan, sementara Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar meninjau wilayah utara.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Jepara didampingi Ketua DPRD Jepara, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, serta jajaran instansi terkait.
Sejumlah lokasi yang dikunjungi antara lain Desa Ngetuk dan Pringtulis di Kecamatan Nalumsari, Desa Pelemkerep dan Kuanyar di Kecamatan Mayong, Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan, hingga wilayah Gerdu Pecangaan dan Bongpes.
Bupati Witiarso Utomo menyampaikan bahwa kondisi di sejumlah wilayah mulai berangsur membaik. Namun demikian, Desa Tempur, Kecamatan Keling, masih menjadi wilayah dengan dampak bencana paling besar dan membutuhkan perhatian khusus.
“Alhamdulillah kondisi sudah lumayan membaik. Di Tempur, logistik aman, listrik sudah menyala, dan jika cuaca mendukung, hari ini kami mulai membangun badan jalan agar alat berat bisa naik,” ujar Witiarso Utomo di sela peninjauan.
Untuk mendukung penanganan bencana, Pemkab Jepara mengoptimalkan anggaran BTT yang tersedia, disertai dukungan dari CSR dan partisipasi masyarakat.
Menurut Bupati, anggaran sekitar Rp 5 miliar tersebut diharapkan cukup untuk membiayai kebutuhan penanganan darurat hingga tahap awal pemulihan.
Akses menuju Desa Tempur saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan distribusi logistik kembali berjalan.
Dapur umum disiagakan untuk melayani warga terdampak di Tempur dan Damarwulan, sementara kebutuhan layanan kesehatan dan obat-obatan dipastikan dalam kondisi aman.
Selain fokus pada penanganan warga, Pemkab Jepara juga meninjau sejumlah sungai yang mengalami luapan dan sedimentasi.
Beberapa titik akan diusulkan penanganannya melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sedangkan sebagian lainnya ditangani langsung oleh pemerintah daerah.
“Pak Sekda bersama Dinas PUPR minggu ini akan ke Jakarta untuk komunikasi percepatan recovery agar banjir bisa segera surut,” tambahnya.
Sementara itu, Dinas PUPR Jepara saat ini tengah melakukan pendataan dan penghitungan kerusakan infrastruktur akibat bencana.
Untuk sektor pertanian, pemerintah memprioritaskan percepatan pengeringan lahan persawahan yang terendam agar tanaman padi dapat diselamatkan.
Pemkab Jepara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak tertangani secara bertahap dan berkelanjutan.