JEPARA – Tahun 2025 menjadi babak baru bagi Kabupaten Jepara. Sejak dilantik Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025, duet kepemimpinan muda H. Witiarso Utomo, S.E. (Mas Wiwit) dan Muhammad Ibnu Hajar, S.M. (Gus Hajar) langsung tancap gas.
Tahun pertama tidak dijalani sebagai masa adaptasi, melainkan dipacu sebagai fase percepatan pembangunan.
Berbekal visi “Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS)”, roda pemerintahan diarahkan agar benar-benar terasa hingga lapisan terbawah.
Infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga birokrasi dibenahi secara simultan dengan pendekatan kerja lapangan.
Infrastruktur Jadi Urat Nadi
Pemandangan Bupati Jepara turun langsung ke lapangan kerap mewarnai 2025.
Salah satunya saat Mas Wiwit mengecek kondisi jalan yang sedang diperbaiki, berdialog dengan warga, dan meminta penanganan cepat tanpa menunggu proses berjenjang.
Pada awal masa jabatan, pemerintah menargetkan perbaikan 101 kilometer jalan poros kabupaten dalam program 100 hari kerja.
Target tersebut didorong lewat efisiensi APBD, penguatan kinerja Dinas PUPR melalui tim Klinik Jalan, serta lobi ke pemerintah pusat dan provinsi.
Hasilnya, realisasi justru melampaui target. Hingga pertengahan tahun, lebih dari 130 kilometer jalan berhasil ditangani.
Tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 88,18 persen dari total panjang 854,027 kilometer. Sebanyak 19 ruas strategis, termasuk Tulakan–Bandungharjo dan Banyumanis–Ujungwatu, kini dalam kondisi mantap.
Selain itu, seluruh kawasan permukiman rawan banjir seluas 10.677,12 hektare telah terlindungi infrastruktur pengendalian banjir.
Pendanaan diperkuat melalui pinjaman daerah sebesar Rp 86 miliar yang difokuskan untuk infrastruktur, serta bantuan Rp 30 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan ruas Jepara–Kelet.
Ekonomi Bergerak dari Desa
Penguatan ekonomi rakyat dijalankan lewat program Bupati Ngantor di Desa.
Dalam kegiatan ini, Mas Wiwit tak sekadar berdialog, tetapi juga kerap memborong produk UMKM.
Mulai kerupuk, olahan hasil laut, hingga produk kerajinan sebagai bentuk dukungan nyata. Mas Wiwit juga menggandeng perusahaan di Jepara untuk menyalurkan CSR berupa tenda-tenda UMKM.
Hal senada juga diperkuat dengan kehadiran Wakil Bupati Jepara Gus Hajar dalam program Jumat Berangkat. Menyambangi tokoh agama dan tempat ibadah. Merajut toleransi dan merawat keberagaman.
Sepanjang 2025, sebanyak 10.600 produk UMKM difasilitasi memperoleh sertifikat halal gratis.
Digitalisasi pemasaran dan akses pasar terus diperluas. Di sisi lain, Pemkab Jepara membuka ruang investasi strategis, termasuk penjajakan pembangunan pelabuhan niaga di Pantai Mahbang bersama PT Pelindo serta komunikasi dengan Duta Besar Spanyol.
Dampaknya terlihat dari peningkatan pendapatan retribusi tiket wisata sebesar 19,9 persen, dari Rp1,86 miliar menjadi Rp 2,23 miliar hanya dalam lima bulan penerapan e-ticketing.
Program Jepara Karya juga mempertemukan 2.600 pencari kerja dengan 27 perusahaan.
Kesehatan dan Pendidikan Diperkuat
Di sektor kesehatan, Pemkab Jepara meluncurkan Kartu Kader Kesehatan Sejahtera (K3S) yang memberikan insentif tahunan Rp 600.000 kepada 7.227 kader Posyandu. Validasi data PBI-JK dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, dengan kuota PBI mencapai 354.000 jiwa.
RSUD R.A. Kartini kini dilengkapi fasilitas Modular Operating Theatre (MOT). Seluruh rumah sakit rujukan di Jepara telah terakreditasi 100 persen. Upaya penurunan angka tengkes (stunting) terus dilakukan melalui intervensi gizi spesifik di desa lokus.
Di bidang pendidikan, Kartu Guru Sejahtera menyasar sekitar 10.000 guru non-ASN, mulai PAUD, TPQ, hingga Madrasah Diniyah.
Program Kartu Sarjana Jepara diluncurkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu bekerja sama dengan 14 perguruan tinggi mitra. Partisipasi pendidikan dasar usia 7–12 tahun mencapai 100 persen, sementara anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp45 miliar dialokasikan untuk 96 satuan pendidikan
Reformasi Birokrasi dan Penghargaan
Reformasi birokrasi diarahkan pada layanan cepat dan transparan. Layanan darurat Jepara Tanggap 112 dioperasikan gratis, sementara aplikasi APIKRA diterapkan untuk efisiensi aset daerah.
Capaian indikator menunjukkan hasil positif. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 82,30, Indeks Pelayanan Publik 4,57 dengan predikat Prima, dan skor MCP KPK sebesar 96,83 yang menempatkan Jepara di peringkat 23 nasional.
Angka kemiskinan turun menjadi 6,09 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,34 persen.
Sepanjang 2025, Pemkab Jepara juga meraih berbagai penghargaan, mulai dari Opini WTP ke-15 berturut-turut, Baznas Award 2025, Satria Leader Award kategori Infrastruktur, hingga Radar Kudus Award sebagai pemerintah daerah responsif melalui program Bupati Ngantor di Desa.
Tahun 2025 pun tercatat sebagai fase awal kepemimpinan muda Jepara yang ditandai kerja lapangan, percepatan pembangunan, dan upaya menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.