JEPARA – Kebijakan tarif masuk Museum Kartini di Jepara masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah daerah belum menetapkan keputusan final.
Sementara museum lama tetap beroperasi dengan skema tarif sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa hingga saat ini pembahasan tarif baru belum sepenuhnya matang.
Ia menyebut, pihaknya masih menunggu hasil pertemuan dengan Bupati Jepara sebelum melangkah lebih jauh dalam pengambilan keputusan.
“Masih dalam proses, pembahasan dengan pak Bupati. Rencananya museum jugaakan ditutup dua hari untuk dilakukan perawatan,” ungkapnya Selasa (30/12).
Ali menjelaskan, museum lama tetap menerapkan tiket. Yakni Rp 5 ribu untuk anak-anak dan Rp 10 ribu untuk dewasa.
Sementara itu, museum di kawasan pendopo sendiri, masih dibuka gratis hingga 1 Januari 2026. Hal itu menjadi bagian dari masa transisi kebijakan.
“Cut off-nya tanggal 1, jadi di hari itu bisa berkunjung sejak pagi. Kalau biasanya pukul 13.00-17.00. Lalu tanggal 2 dan 3 rencananya ditutup,” jelasnya.
Museum nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Namun, Ali mengungkapkan bahwa secara administratif masih ada tahapan yang harus dilalui, terutama terkait aset yang saat ini masih berada di bagian hukum.
“Kalau memang asetnya di bagian hukum, Perumda harus MoU dulu dengan bagian terkait. Baru setelah itu bisa melangkah ke tahapan lainnya. Ini sudah diagendakan dan masih dalam proses pembahasan,” katanya.
Hingga kini, antusiasme masyarakat terbilang tinggi. Ali mencatat jumlah pengunjung mencapai 19 ribu orang.
Disparbud juga mengimbau masyarakat agar tetap mengunjungi museum lama selama masa penyesuaian kebijakan berlangsung.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Jepara, Mohamad Adjib Ghufron, menambahkan bahwa rencana awal tiket masuk museum di pendopo memang akan diberlakukan berbayar mulai 2 Januari 2026.
“Sampai saat ini banyak saran dan masukan dari masyarakat agar museum di pendopo tetap gratis. Atas masukan tersebut, pembahasan lanjutan masih dilakukan,” sambungnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa museum juga ditargetkan memberikan kontribusi pendapatan daerah.
Oleh karena itu, persoalan tarif ini akan kembali dirapatkan. Guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, tanpa mengabaikan target pendapatan.
“Masalah ini akan kami bahas lagi untuk mencari jalan tengah yang paling baik,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya