JEPARA — Animo masyarakat Karimunjawa untuk menyekolahkan anak sekaligus mondok terbilang tinggi.
Namun, keterbatasan keberadaan pondok pesantren maupun asrama pendidikan, khususnya di wilayah Kepulauan Karimunjawa, masih menjadi persoalan utama.
Hal tersebut menyebabkan tak sedikit pelajar harus melanjutkan pendidikan di Jepara, maupun daerah lainnya.
Pengurus PGRI Cabang Karimunjawa, Priyogo, menyampaikan bahwa keinginan para wali murid, tidak bisa serta-merta dijawab hanya dengan pendirian sekolah formal seperti SMA.
Menurutnya, sebagian besar orang tua menghendaki anak-anak mereka dapat bersekolah sekaligus tinggal di lingkungan pesantren.
“Keinginan wali murid itu bukan sekadar ada SMA. Karena di sini tidak ada SMA, adanya SMK. Mereka ingin anaknya sekolah sekaligus mondok. Maka, pendirian pondok pesantren yang bisa mendampingi sekolah formal menjadi kebutuhan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keberadaan SMA bukan satu-satunya jawaban agar anak-anak tidak melanjutkan sekolah ke luar Karimunjawa.
Faktor utama justru karena ketiadaan asrama atau pondok pesantren, yang memungkinkan pembinaan pendidikan dan keagamaan berjalan beriringan.
“Mendirikan pondok pesantren itu tidak mudah, baik secara fisik maupun dari sisi tenaga pengajar. Yang benar-benar mengakar dan membumi di Karimunjawa,” katanya.
Priyogo mencontohkan praktik beberapa tahun yang lalu, ketika keberadaan asrama justru mampu menampung siswa dari berbagai pulau di Karimunjawa.
Saat itu, siswa dari Parang, Nyamuk, hingga Kemujan bisa tinggal di asrama untuk melanjutkan pendidikan.
“Pendirian asrama akan lebih baik, terutama di jenjang SMP. Dulu, teman-teman saya betul-betul memanfaatkan asrama. Jadi gambaran besarnya jelas, mengapa menyekolahkan anak ke luar (Jepara atau luar daerah, red) bukan karena tidak ada SMA, tapi karena orang tua ingin anaknya juga mondok,” jelasnya.
Ia juga mengakui, pilihan mondok menjadi keputusan banyak orang tua, termasuk dirinya sendiri. “Anak saya juga saya pondokkan,” tambahnya.
Saat ini, sebaran lembaga pendidikan di Kepulauan Karimunjawa masih terbatas dan tersebar di beberapa pulau.
Seperti misalnya di Pulau Nyamuk terdapat satu SD yaitu SDN 3 Parang, PAUD, dan TK. Di Parang terdapat PAUD, TK, SDN 1 dan SDN 2 Parang, serta SMPN 2 Karimunjawa yang lokasinya berdekatan dengan SD. Sementara di Genting terdapat satu SD yakni SDN 5 Karimunjawa dan PAUD.
Di Pulau Karimunjawa sendiri terdapat SDN 1, 2, 3, dan 4 Karimunjawa, serta SDN 5 yang berada di Genting, dan SDN 6 serta 7.
Di Kemujan terdapat SDN 1, 3, 4 dan 5. Sementara SDN 2 telah dilikuidasi.
Secara keseluruhan terdapat setidaknya 14 sekolah.
Untuk jenjang menengah, terdapat satu SMP Negeri di Karimunjawa dan SMPN 2 Karimunjawa di Parang.
Sementara pendidikan kejuruan hanya ada SMKN 1 Karimunjawa. Pendidikan berbasis keagamaan juga masih terbatas, yakni MTs Huda di Kemujan serta MA yang berada dalam satu atap.
Priyogo mengaku bersama beberapa rekannya memiliki mimpi besar untuk mendirikan pondok pesantren di kawasan Nyamplungan, yang dikenal berdekatan dengan Makam Sunan Nyamplungan.
Ia berharap kawasan tersebut tidak hanya berkembang sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi sentra religi.
“Kami ingin ada pondok pesantren atau pusat religi di sekitar makam. Bukan hotel, wisata, yang gemerlap. Tapi memang kami belum punya modal dan kekuatan untuk mewujudkan misi itu,” sebutnya.
Ia menyebut, harga tanah di sekitar makam kini melonjak karena banyak dibeli pihak luar Karimunjawa.
Meski demikian, ia tetap menyimpan harapan agar kawasan religi tersebut dapat terwujud sebagai penyeimbang status Karimunjawa sebagai kawasan wisata strategis nasional.
“Ini baru mimpi, dan kami senantiasa berdoa, agar suatu saat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Jepara, Zainuri, menjelaskan bahwa pendirian atau pengajuan izin pondok pesantren saat ini masih menunggu kebijakan moratorium.
Ia menyebut, moratorium direncanakan dibuka kembali pada 2026 sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau sudah dibuka, baru bisa mengajukan izin pendirian. Tahun ini jadwalnya Januari–Maret, lalu Mei–Juli, dan Oktober–November, ada tiga tahap dalam satu tahun,” jelas Zainuri.
Namun hingga kini, menurutnya, belum ada pengajuan resmi pendirian pondok pesantren di wilayah Karimunjawa. Yang ada baru sebatas TPQ dan madrasah diniyah.
Ia menegaskan, pendirian pondok pesantren memiliki sejumlah persyaratan, di antaranya harus tersedia tempat tinggal santri, asrama, tempat mengaji, aula, pengasuh, serta perumahan pendukung. Selain itu, minimal harus ada 15 santri mukim.
“Kalau pondok pesantren, harus ada kiai. Kiai itu tidak digaji, harus menunggui pondok pesantren, dan tentu perlu penopang ekonomi. Jadi tidak bisa asal punya uang saja,” tegasnya.
Zainuri berharap, masyarakat yang memiliki kapasitas keilmuan agama dapat berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Menurutnya, Kemenag pada prinsipnya menunggu permohonan resmi dan siap memfasilitasi sesuai ketentuan.
“Kami berharap ada kiai yang mau mendirikan pondok. Kalau ada niat dan pengajuan, tentu akan kami proses,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya