JEPARA — Program Bupati Ngantor di Desa kembali digelar Pemerintah Kabupaten Jepara. Kali ini, kegiatan tersebut berlangsung di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Selasa (23/12), bertempat di Gedung Serbaguna desa setempat.
Kehadiran Bupati Jepara Witiarso Utomo beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang dialog langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.
Sedikitnya sepuluh warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada bupati. Mayoritas usulan berkaitan dengan infrastruktur dasar, khususnya kondisi sungai dan tanggul yang dinilai semakin memprihatinkan.
Salah satu yang disoroti adalah Sungai Gerdu yang melintasi wilayah tersebut. Sungai itu disebut telah mengalami pendangkalan cukup parah, sehingga berpotensi mengganggu aliran air, memicu banjir, serta menghambat aktivitas pertanian warga.
Selain persoalan sungai, masyarakat juga mengusulkan pembangunan dan revitalisasi pasar desa, serta penyediaan lapangan olahraga sebagai sarana penunjang aktivitas sosial dan kepemudaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Hery Yulianto, menjelaskan bahwa seluruh aspirasi warga telah dicatat dan diinventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Untuk sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan kami komunikasikan. Sedangkan beberapa titik lain, seperti di Gemulung, akan kami usulkan dalam bantuan pusat dan dikaitkan dengan sistem irigasi serta pengairan lahan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan bahwa normalisasi sungai dan perbaikan tanggul menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan dan produktivitas petani.
“Normalisasi sungai dan tanggul ini penting agar petani bisa tetap menanam dengan aman. Kami minta jajaran internal untuk segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengakui sebagian besar sungai berada di bawah kewenangan BBWS. Namun jika proses penanganan dinilai terlalu lama, Pemkab Jepara siap mengambil langkah cepat dengan skema gotong royong.
“Kalau terlalu lama menunggu, bisa urunan (iuran, red) baik BBM maupun penyediaan alat. Ini sangat urgen dan tidak bisa ditunda,” tegasnya. (fik)
Editor : Mahendra Aditya