JEPARA — Rencana pembangunan Pelabuhan Jepara memasuki babak krusial. Pada Jumat (5/12), dokumen Final Report Studi Kelayakan (FS) dipaparkan di Kantor Bapperida Jepara, menandai langkah terakhir sebelum diusulkan masuk Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Jika proses lancar, pelabuhan diproyeksikan mulai dibangun pada 2030.
Plt Kepala Bapperida Jepara Aris Setiawan melalui Kabid PISDAK Dwi Yogo Adiwibowo menyebut, anggaran 2025 sebesar Rp 1 miliar disiapkan untuk menyelesaikan FS pelabuhan dan kawasan peruntukan industri (KPI).
“Kami targetkan akhir Desember seluruh kajian tuntas. Setelah itu, kami koordinasikan dengan provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa FS adalah syarat utama agar pelabuhan bisa masuk RIPN. Dokumen yang wajib dilengkapi mulai dari surat supati, pra-FS, hingga FS final. Setelah lolos RIPN, barulah turun ke tahap peninjauan lokasi, penyusunan UKL–UPL hingga AMDAL, serta DED sebelum fisik dapat dimulai.
Dalam draft RIPN yang ada, Jepara tercatat memiliki tiga pelabuhan: dua di Karimunjawa dan satu di Pantai Kartini. Usulan pelabuhan baru ini akan menjadi pelabuhan keempat. Lokasinya berada di Pantai Jlamon, Balong, Kecamatan Kembang, dengan kebutuhan investasi awal sekitar Rp 1,063 triliun.
RTRW Kabupaten Jepara juga telah mengatur kawasan peruntukan industri seluas 761 hektare. Luasan tersebut nantinya disesuaikan kembali untuk kebutuhan lahan pelabuhan. “Semua masukan masyarakat kami tampung, terutama terkait perubahan pola hidup, lingkungan, dan sosial ekonomi,” tegas Yogo.
Konsultan FS Pelabuhan Jepara, Gema Mahardika Yogatama, mengungkapkan bahwa pelabuhan ini didorong menjadi bagian RIPN karena Semarang sudah overload, sementara Pelabuhan Batang hanya menyerap 15–20 persen aktivitas. “Jepara menjadi titik strategis untuk arus barang dari Kudus, Rembang, dan Pati,” ujarnya.
Ia memproyeksikan pembangunan dimulai 2030 dan mulai beroperasi pada 2032. Target jangka panjangnya adalah menjadi pelabuhan utama dalam 15 tahun. Investasi jangka pendek 2030–2034 diperkirakan Rp 762 miliar, jangka menengah Rp 99 miliar, dan jangka panjang Rp 201 miliar. “Pembebasan lahan ditargetkan 2027, konstruksi dimulai 2030, dan beroperasi 2032,” paparnya.
Kajian kelautan mencatat gelombang barat laut 1,5–2 meter, sehingga konsultan mengusulkan pembangunan breakwater. Terumbu karang yang tersebar di sepanjang Pantai Kembang menjadi perhatian utama. “Dampak pada titik tiang pancang memang ada, tapi ekosistem bisa tumbuh kembali,” kata Gema.
Survei kepada 100 responden menunjukkan tingkat dukungan masyarakat 50 persen. Isu paling dominan adalah sampah, abrasi, dan perubahan ruang hidup pesisir. Banyak warga meminta pelatihan, peluang kerja, hingga beasiswa bagi anak nelayan. Konsultan bahkan menyarankan investor membuka sekolah kejuruan khusus.
Dari sisi nelayan, Ketua Fornel Utara Sunarto mengatakan bahwa nelayan mendukung pembangunan namun berharap keterbukaan terkait dampak.
“Kalau kapal besar melintas, otomatis jaring kami kena. Wilayah tangkap nelayan rata-rata enam mil. Ini pasti berubah,” ujarnya.
Kekhawatiran lain adalah terumbu karang yang menjadi sumber keberlangsungan stok ikan. Ketua Persatuan Kelompok Nelayan Jepara Utara (PKNJU), Dwiyanto, menyebut lokasi pelabuhan berada di area karang paling padat. “Kami minta pemetaan karang jelas, karena itu daerah berkembang biaknya ikan,” katanya.
Warga Desa Balong, David, menyoroti abrasi yang menggerus daratan 3–4 meter per tahun. Ia meminta pemerintah menjelaskan titik-titik terdampak. “Banyak warga punya surat tanah, tapi lahannya sudah hilang. Kami butuh antisipasi,” ujarnya.
Proses FS memang mendekati final, namun suara warga masih menjadi faktor penting. Pelabuhan terbesar dalam sejarah Jepara ini belum bisa melaju tanpa kejelasan mitigasi dampak dan kepastian keberlanjutan lingkungan.
Editor : Mahendra Aditya