JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara terus mematangkan rencana pembangunan pelabuhan serta Kawasan Peruntukan Industri (KPI), yang ditargetkan masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Plt. Bapperida Jepara Aris Setiawan melalui Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Kewilayahan (PISDAK) Dwi Yogo Adiwibowo, menjelaskan bahwa proses penyusunan dokumen dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni laporan pendahuluan, FGD atau laporan antara, dan laporan akhir.
Ia menerangkan bahwa dalam FGD yang digelar pada Kamis (27/11) di Kantor Bapperida Jepara, terdapat sejumlah masukan masyarakat atas hasil survei dari konsultan yang memotret kondisi lapangan.
Masyarakat, khsuusnya nelayan menyoroti tentang dampak terhadap aktivitas mereka melaut hingga ekosistem yang ada. Di samping itu juga disorot kelayakan kawasan untuk dibuat pelabuhan dan KPI.
“Dari studi kelayakan yang disusun konsultan, dilihat bagaimana ombak, luasan, jalan, dan sejenisnya, serta hal-hal lain yang perlu dimasukkan. Semua harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi,” ujarnya Kamis (27/11).
Menurutnya, setelah tahap FGD, penyusunan laporan akhir akan dirampungkan pada Desember minggu kedua.
Pada tahap itu, Pemkab berencana kembali mengundang perwakilan masyarakat, kementerian terkait, serta OPD provinsi maupun kabupaten, komunitas, serta akademisi. Yogo menegaskan bahwa seluruh masukan dari pertemuan hari ini akan ditampung.
“Kalau dibangun, harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, sosial, dan sumber daya manusia. Harapannya, ketika industri berjalan, masyarakat juga bisa menjadi tenaga kerja,” katanya.
Ia menambahkan bahwa aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan serius, terutama jika terjadi pembukaan lahan skala besar. Menurutnya, pembukaan lahan nantinya akan dilakukan bertahap.
Saat ini, KPI berada pada luasan 761 hektare sesuai perencanaan dan menjadi satu kesatuan dengan kawasan pelabuhan.
“Misalnya dibuka 100 hektare dulu, agar terukur. Termasuk menyisakan ruang terbuka,” jelasnya.
Kendati demikian, Yogo menegaskan bahwa proses yang berjalan ini masih panjang. “Ketika nanti sudah ada kesepakatan dengan investor, Pemkab punya bergaining. Bisa dilakukan penyiapan tenaga terampil yang akan dipekerjakan di situ,” ucapnya.
Pemkab juga dapat membuka peluang untuk mengoptimalkan para lulusan SMK di Jepara.
Yogo menjabarkan, dalam 5–6 tahun ke depan, setelah FS rampung pada Desember, dokumen tersebut dapat diajukan ke pemerintah pusat untuk masuk ke RIPN.
“Jika FS selesai, tinggal menunggu dari pusat. Dengan masuknya ke RIPN, dokumen pra-FS dan FS kami akan menjadi dasar komunikasi dengan investor, kapan akan menindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia menyebut bahwa apabila prosesnya berjalan baik, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mematangkan proses kontraktual.
“Harapannya tahun depan, sudah bisa memberikan progres bahwa rencana ini masuk RIPN,” katanya.
Menurutnya, investor yang berminat akan terlebih dahulu menggarap sektor pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan KPI secara simultan.
Pembangunan akan mengikuti petunjuk pusat, termasuk terkait klasifikasi pelabuhan. Saat ini masih proses koordinasi yang dilakukan dengan Kemenhub, Bappenas, dan lainnya.
“FS sekarang sudah sekitar 80 persen. Akan kami finalisasi Desember. Semua data masuk, survei sudah selesai, analisis dipertajam, dan tambahan FGD akan kami jadikan konsep site plan-nya serta 3D-nya,” jelasnya.
Forum yang digelar Kamis (27/11) ini, sebutnya, menjadi ruang untuk berdiskusi, mengumpulkan analisis, dan memastikan bahwa proyek tidak semata berorientasi pembangunan fisik. Pemkab Jepara disebut memiliki tekad kuat untuk menambah investasi, terlebih saat ini sudah ada investor yang menunjukkan minat.
“Upaya mengakomodir kepentingan yang ada di Jepara akan diperhatikan. Ketika investasi masuk, harapan kami tidak mengesampingkan aspirasi masyarakat,” ujar Dwi.
Ia menambahkan bahwa konsultan akan kembali turun ke lapangan untuk menyusun laporan utuh berdasarkan masukan saat FGD.
Proyek juga diharapkan dapat terintegrasi dalam tahapan proyek strategis, mulai dari level lokal, provinsi, nasional, hingga internasional. Yogo menegaskan bahwa rancangan pelabuhan ini tidak boleh mematikan pelabuhan utama yang berada di Semarang.
“Kami mendapatkan arahan dari pemerintah pusat bahwa FS ini bagian dari upaya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apa yang dibutuhkan,” katanya.
Dalam diskusi teknis, luasan 761 hektare kembali ditegaskan sebagai area yang akan digarap dan dibagi menjadi dua zona, KPI dan pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa teknis pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan pelayaran.
"Kapal harus bisa bersandar sepanjang tahun. Harus ada breakwater untuk menjamin operasional sepanjang tahun,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya