JEPARA – Harapan warga Jepara dan Pati menikmati layanan transportasi cepat Trans Jateng tampaknya harus bersabar.
Studi aglomerasi wilayah Jepara-Kudus-Pati (Jekuti) menunjukkan panjang rute yang semula diusulkan 80 kilometer, kini terpangkas menjadi hanya 40 kilometer.
Proyek yang diharapkan mengurai kemacetan ini sementara masih berhenti di meja kajian.
Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Kewilayahan (PISDAK) Bapperida Jepara, Dwi Yogo Adiwibowo, mengatakan bahwa penetapan koridor rute BRT belum bisa ditentukan karena studi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berjalan.
Hasil akhir baru akan keluar tahun ini.
“Penyiapan infrastruktur transportasi ini perlu terintegrasi. Untuk BRT Trans Jateng, kami mengikuti hasil studi dari provinsi. Nanti kalau laporan final sudah turun, baru kami sesuaikan,” ujar nya, Jumat (10/10).
Dengan batas panjang rute 40 kilometer, layanan BRT aglomerasi Jekuti kemungkinan belum dapat menjangkau pusat kota Jepara.
Titik akhir sementara diproyeksikan hanya sampai Kecamatan Pecangaan.
Hal serupa juga terjadi di wilayah Pati, yang beberapa terminal utamanya belum terakomodasi dalam lintasan.
Menurut Yogo, pertumbuhan kendaraan di kawasan Jekuti dalam kurun 2020–2024 meningkat rata-rata 4,28 persen per tahun.
Pada saat yang sama, jumlah kecelakaan lalu lintas naik 1,18 persen, sementara jumlah angkutan umum justru menurun hingga 15 persen.
“Kondisi ini menunjukkan kebutuhan moda transportasi massal yang efisien semakin mendesak,” tambahnya.
Analisis pergerakan menunjukkan arus perjalanan dari Jepara ke Kudus mencapai 3,28 juta orang per tahun, sedangkan dari Pati ke Kudus sekitar 3,12 juta orang per tahun.
Sebanyak 56 persen perjalanan dilakukan untuk bekerja, dengan dominasi penggunaan sepeda motor mencapai 74 persen.
Dari hasil survei, ketertarikan terbesar terhadap layanan Trans Jateng datang dari kalangan pelajar dan mahasiswa (35 persen) serta buruh (25 persen).
Sebaliknya, kelompok pedagang (30 persen) dinilai kurang berminat karena menilai moda ini kurang fleksibel bagi aktivitas mereka.
Kajian teknis menyebutkan, panjang rute yang terlalu jauh dianggap tidak ekonomis karena sistem BRT berbasis subsidi.
“Kalau terlalu panjang akan boros subsidi, jadi rute diperpendek,” jelas Yogo. (fik)
Editor : Ali Mustofa