JEPARA - Kesemua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jepara diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dr. Vita Ratih Nugraheni pada Jumat (3/10).
Padahal menurutnya, SLHS menjadi syarat penting bagi dapur SPPG yang menyediakan MBG agar menu yang diberikan dipastikan aman, higienis, dan sehat.
Saat ini terdapat setidaknya 27 SPPG yang telah beroperasi menyediakan MBG tak hanya bagi siswa, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Secara keseluruhan akan terdapat 131 yang SPGG yang dioperasikan di Jepara.
Kini, setiap SPPG yang telah beroperasi, setiap harinya menyediakan 2900 hingga 4000 posri MBG.
"Dari 27 SPPG di Jepara yang sudah beroperasi , baru mau proses (SLHS, Red). Kami sudah meeting pada Rabu (1/10) lalu, dulu yang hanya di sistem OSS, sekarang untuk percepatan bisa dibantu DKK," ucapnya.
Dalam proses pemenuhan SLHS sendiri, dilakukan secara detail.
Mulai dari pemeriksaan gedung, sarana dan prasarana hingga pencahayaan, sirkulasi udara, kondisi lantai, meja dan sebagainya.
"Skornya minimal 80 persen. Dari proses mengajukan sampai terbit sertifikat, sekitar 14 hari, tergantung penjadwalan. Di samping itu 50 persen penjamah makanan juga harus menempuh kursus keamanan pangan," sebutnya.
Setelah itu, juga dilakukan proses uji laboratorium. Termasuk terhadap alat makan, sampel makanan serta air.
"Kemungkinan bakteri tidak dari makanan, tapi dari alat makannya. Untuk itu perlu waktu, dan terdapat metode sendiri. Di samping sertifikat higienis juga terdapat, sertifikat halal. Dinas Kesehatan fokus SLHS," terangnya
Menurut dr. Vita, layout dapur, pencahayaan, sirkulasi udara, serta kebersihan lantai harus memenuhi standar agar terhindar dari penyakit yang dibawa seperti oleh tikus maupun serangga.
Selain itu, 50 penjamah makanan di SPPG juga wajib mengikuti kursus keamanan pangan dan menjalankan MBG sesuai SOP.
Di sisi lain, Vita mewanti-wanti agar SPPG tidak serta-merta menyediakan menu berbasis junk food dalam program Makan Bergizi (MBG).
Permintaan murid yang menginginkan burger tetap bisa difasilitasi, namun harus diolah dengan standar gizi dan keamanan.
"Jangan pakai pabrikan, karena biasanya banyak natriumnya. Misalnya burger, bisa dibuat dari tempe dengan tambahan sayuran segar. Roti, saus sebaiknya dibuat sendiri, bukan kemasan. Anak-anak juga harus dikenalkan variasi sayur supaya tidak bosan. Jangan semua request (permintaan, Red) anak dipenuhi," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kreativitas bagi para pegawai di SPPG, agar sajian menu tidak terbuang sia-sia dan anak-anak tetap terbiasa mengonsumsi makanan sehat.(fik)
Editor : Ali Mustofa